BOGOR, CEKLISSATU.COM– Penutupan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor mulai terasa dampaknya terhadap keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor diperkirakan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp150 miliar dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada tahun ini.

Kondisi tersebut terungkap dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan penerimaan dari sektor MBLB yang setiap tahun menjadi sumber pendapatan daerah kini tidak bisa diandalkan setelah aktivitas tambang ditutup.

“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra.

Menurutnya, persoalan tersebut membuat DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus kembali menghitung kemampuan keuangan daerah untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan.

Baca Juga: Bukan Diganti Kereta, Jalan Tambang Bogor Masih Jalan: Rp100 Miliar Disiapkan untuk Lahan

“Di tahun ini karena tambangnya ditutup, akhirnya kita kekurangan pendapatan di anggaran perubahan ini,” ujarnya.

Sastra mengatakan ada dua langkah yang akan ditempuh untuk menyiasati kondisi tersebut. Pertama, pemerintah daerah akan diminta memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang masih dapat digali.

Kedua, apabila pendapatan tetap tidak mampu menutup kebutuhan anggaran, sejumlah program yang sebelumnya direncanakan berpotensi digeser atau ditunda hingga 2027.

“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” jelasnya.

Namun, DPRD belum menentukan program mana saja yang akan mengalami penundaan. Sastra menegaskan keputusan tersebut baru akan diambil setelah dilakukan pembahasan dan penghitungan secara menyeluruh.

Pembahasan akan dimulai di tingkat komisi DPRD, kemudian dilanjutkan melalui Badan Anggaran pada pekan berikutnya.

“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.

Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga Rp150 miliar, DPRD memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk ditunda.

Sastra secara khusus menyebut sektor pendidikan dan kesehatan tidak masuk dalam program yang akan dikurangi.

“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Sastra menegaskan, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berkurangnya penerimaan pajak MBLB setelah aktivitas tambang ditutup.

“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.