BOGOR, CEKLISSATU.COM – Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus bergulir. Di tengah penyelidikan yang menyita perhatian publik tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto akhirnya mengakui dirinya juga telah dimintai keterangan oleh penyidik lembaga antirasuah pada Kamis (29/10/2026).

Tak hanya satu persoalan, Rudy menyebut pemeriksaan KPK berkaitan dengan sejumlah hal yang terjadi di lingkungan Pemkab Bogor. Di antaranya menyangkut Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pendidikan, hingga beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

Pengakuan itu disampaikan Rudy saat memberikan tanggapan terkait pemeriksaan maraton KPK yang dalam beberapa hari terakhir hingga beberapa pekan belakangan menyasar sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor.

"Beberapa hari terakhir bahkan beberapa minggu ada beberapa orang yang dimintai keterangan, salah satunya termasuk saya juga dimintai keterangan," ungkap Rudy, Jumat (30/10/2026).

Rudy menegaskan, Pemkab Bogor tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Sebaliknya, seluruh jajaran pemerintahan diminta kooperatif apabila dibutuhkan penyidik untuk memberikan keterangan maupun menyerahkan dokumen.

Menurutnya, dukungan terhadap KPK merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi.

"Kalau yang dibutuhkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kita harus dukung bersama-sama. Kita ingin memerangi korupsi bersama-sama," tegasnya.

Namun, ketika disinggung lebih jauh mengenai materi pemeriksaan, termasuk kabar dugaan pemotongan yang disebut berkaitan dengan persoalan di lingkungan pemerintahan sebelumnya, Rudy memilih tidak banyak berkomentar.

Ia menyerahkan sepenuhnya penjelasan mengenai substansi perkara kepada pihak KPK agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Tugas kita adalah dimintai keterangan, kita berikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dimintai data apa pun, kita berikan data yang selengkap-lengkapnya agar mempermudah aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah ke depan," ujarnya.

Rudy juga menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan KPK tidak hanya menyasar pegawai atau staf di lingkungan pemerintah daerah. Bahkan, dirinya sebagai kepala daerah turut dimintai keterangan oleh penyidik.

Di sisi lain, ia memastikan aktivitas pemerintahan Kabupaten Bogor tetap berjalan normal. Menurutnya, proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh sampai menghambat pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Pembangunan tidak boleh berhenti, pelayanan terhadap masyarakat tidak boleh terganggu. Kita tunggu proses yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi," katanya.

Rudy berharap seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan. Ia pun meminta semua pihak menghormati proses pemeriksaan dan tidak berspekulasi mengenai perkara yang sedang ditangani KPK.

"Yang menyangkut aspek pemeriksaan, menyangkut aspek hukum, kita tidak mau mengganggu jalannya proses yang sedang berjalan," tandasnya.