Namun, DPRD belum menentukan program mana saja yang akan mengalami penundaan. Sastra menegaskan keputusan tersebut baru akan diambil setelah dilakukan pembahasan dan penghitungan secara menyeluruh.

Pembahasan akan dimulai di tingkat komisi DPRD, kemudian dilanjutkan melalui Badan Anggaran pada pekan berikutnya.

“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” katanya.

Di tengah potensi berkurangnya pendapatan daerah hingga Rp150 miliar, DPRD memastikan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk ditunda.

Sastra secara khusus menyebut sektor pendidikan dan kesehatan tidak masuk dalam program yang akan dikurangi.

“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.

Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Sastra menegaskan, kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari berkurangnya penerimaan pajak MBLB setelah aktivitas tambang ditutup.

“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.