KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), Johan Pakpahan menyoroti kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bekasi berinisial ADK.

Johan Pakpahan berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Bogor.

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Bekasi ADK bersama ayahnya, HMK, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sukadami. Dan SJR selaku pihak ketiga serta beberapa orang lainnya pada 18 Desember 2025.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Bupati Bekasi, Sita Sejumlah Dokumen hingga Barang Elektronik

Penangkapan tersebut diduga terkait praktik gratifikasi berupa ijon proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya OTT tersebut. Dalam keterangannya kepada wartawan, KPK menyatakan, ADK diduga kerap menerima gratifikasi sejak terpilih sebagai Bupati Bekasi pada Desember 2024.

Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam siaran persnya menyebutkan nilai gratifikasi yang diduga diterima mencapai tidak kurang dari Rp14 miliar, berkaitan dengan pengondisian proyek APBD.

Baca Juga: Sepanjang Tahun 2025 KPK Lakukan Sebelas OTT, 118 Orang Ditetapkan sebagai Tersangka

Kasus ini pun menuai perhatian luas dari berbagai kalangan, mulai dari birokrat, praktisi hukum, hingga elemen masyarakat sipil. 

Salah satunya dari Ketua LSM PRB, Johan Pakpahan. Ia menyayangkan terjadinya OTT tersebut, terlebih ADK dikenal sebagai salah satu bupati termuda di Kabupaten Bekasi dengan usia 32 tahun.

Ia menilai, ADK selama ini memiliki citra sebagai pemimpin muda yang tegas, bersahaja, dan peduli terhadap masyarakat.

Baca Juga: Kasus Dugaan Pemerasan Jaksa di Wilayah Banten yang Kena OTT KPK Kini Diambil Alih Kejagung

"ADK sempat menjadi simbol harapan kepemimpinan masa depan dari generasi muda. Oleh karena itu, kejadian ini sangat disayangkan,” ucanya kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Johan juga mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi sebelumnya. 

Pada 2023, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi saat itu, Rahmat Effendi (Pepen), bersama pihak ketiga Lai Bui Min alias Anen, yang juga terkait gratifikasi proyek APBD. Tak lama berselang, OTT juga menjerat Bupati Bogor Ade Yasin.

Baca Juga: Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

“Sejarah kelam OTT KPK ini jangan sampai terulang kembali, khususnya di Kabupaten Bogor,” bebernya.

Ia menyatakan, keyakinannya bahwa Bupati Bogor saat ini, Rudy Susmanto, merupakan sosok pemimpin yang amanah, terbuka, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam menjalankan pemerintahan.

"Saya sangat yakin Bupati Bogor orangnya amanah, tidak neko-neko, dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia juga terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat membangun,” tambah Johan.

Baca Juga: Bupati Lampung Tengah Kena OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Suap Proyek

Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian pembangunan Kabupaten Bogor yang dinilai sangat pesat, meskipun Rudy Susmanto baru menjabat sebagai bupati selama satu tahun.

“Perkembangan infrastruktur sangat terasa, mulai dari sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, hingga rumah ibadah," tuturnya. 

"Salah satunya pembangunan Masjid Agung di kawasan GOR Pakansari yang mampu menampung ratusan ribu jemaah,” jelasnya.

Baca Juga: Mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Dugaan Korupsi di Bank Bjb

Johan menegaskan bahwa capaian pembangunan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen kuat Bupati Bogor dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga Kabupaten Bogor tetap terjaga dari praktik-praktik korupsi dan terus melaju dalam pembangunan,” tutupnya.