BOGOR, CEKLISSATU.COM – Wali Kota Bogor, Dedie Rachim menekankan pentingnya akurasi dan kecukupan informasi dalam membangun citra Pemkot Bogor di mata publik.

Hal tersebut disampaikan Dedie Rachim saat menghadiri acara Creative Fest 2025 di Fullbelly Eats, Jalan Kaum Sari, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (17/12/2025).

Dedie Rachim mengingatkan jajaran internal Pemkot Bogor untuk memiliki mekanisme komunikasi yang kuat agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Wali Kota Dedie A Rachim Tegaskan Kota Bogor Miliki Legitimasi Sejarah Kerajaan Pajajaran

“Tadi saya mengingatkan teman-teman di internal, bahwa dalam proses membangun citra Pemkot Bogor harus ada mekanisme yang dibangun agar dapat menyampaikan informasi yang paling akurat kepada publik,” ucapnya kepada wartawan.

Menurut Dedie, masih terdapat kekurangan informasi di tingkat internal yang berdampak pada lambatnya respons terhadap saran, kritik, maupun aduan masyarakat.

Padahal, banyak persoalan yang sebenarnya dapat dijelaskan sejak awal tanpa harus menunggu proses panjang dari dinas terkait.

Baca Juga: Fokus Infrastruktur, Ini Usulan Prioritas dari Musrenbang Kelurahan Cimahpar Bogor

“Saya masih melihat belum adanya kecukupan informasi untuk meng-counter saran, kritik, atau pendapat masyarakat. Bahkan hal-hal sederhana, seperti laporan di Sibadra terkait jalan berlubang di Jalan Sholeh Iskandar. Padahal, di situ ada pembagian kewenangan,” jelasnya.

Ia mencontohkan, persoalan infrastruktur jalan yang kerap dikeluhkan warga.

Lanjutnya, tidak semua kerusakan jalan menjadi kewenangan Pemkot Bogor, karena terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

Baca Juga: Dedie Rachim Ajak Peran Aktif Koperasi dalam Program MBG

“Hal-hal sederhana seperti ini seharusnya menjadi pengetahuan umum, khususnya bagi juru bicara Pemkot Bogor, sehingga bisa memberikan gambaran awal kepada masyarakat yang menyampaikan aduan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga, Dedie mengatakan, pemahaman dasar terkait pembagian kewenangan tersebut sangat penting dimiliki oleh juru bicara dan petugas layanan pengaduan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang cepat dan tepat.

“Yang paling penting adalah evaluasi internal. Jangan semuanya harus menunggu respons dari dinas karena prosesnya bisa lama. Jika bisa dijelaskan sejak awal, masyarakat akan lebih cepat memahami dan merespons secara positif,” katanya.