KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM – Rencana Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang akan melibatkan masyarakat dalam penanganan hutan rusak dengan imbalan upah Rp50 ribu per hari mendapat tanggapan positif dari aktivis lingkungan sekaligus CEO Greenmind, Mochammad Afdhal Virgieawan.
Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aspek penghijauan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial masyarakat sekitar hutan.
“Dia memberikan upah sebagai jasa menanam pohon, karna Dedi mempunyai pendekatan yang cukup baik dengan masyarakat, dengan adanya program seperti itu cukup inovatif dalam upaya pelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Afdhal saat dihubungi Ceklissatu.com, Jumat (5/12/2025).
Afdhal menilai, pelibatan langsung warga dalam program penanaman dan pemulihan hutan berpotensi mendorong rasa memiliki terhadap lingkungan.
Menurutnya, motivasi berupa upah dapat menjadi pemicu agar warga turut menjaga keberlangsungan ekosistem hutan.
Lebih lanjut, Afdhal menyebut konsepnya cukup menjanjikan. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan bergantung pada beberapa aspek penting.
“Sebenarnya cukup efektif, namun, kita juga harus lihat beberapa faktor. Misalkan secara konsep, pendekatannya melalui meningkatkan partisipasi warga. Bagaimana pemerintah itu mengajak masyarakat terlibat, jadi tidak hanya sebagai penonton,” kata dia.
Ia juga menyoroti pentingnya dampak ekonomi bagi warga sekitar kawasan hutan.
“Pemerintah memberikan dampak ekonomi, terutama bagi masyarakat yang di sekitar lingkungannya,” katanya.
Selain itu, Afdhal menilai kondisi tata ruang dan pengelolaan hutan di Kabupaten Bogor masih menghadapi persoalan yang cukup serius.
Ia mencontohkan wilayah-wilayah yang mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pengerukan.
“Kalau kita lihat tata ruang di Kabupaten Bogor, tantangannya masih cukup besar. Karena pesatan-pesatan airnya juga mulai berkurang. Contohnya gunung-gunung di Klapanunggal, Parung Panjang, adanya pengerukan-pengerukan,” jelasnya.
Baca Juga: Mitigasi Bencana, BNPB Fokus Rehabilitasi DAS Ciliwung Lewat Gerakan Tanam Pohon Nasional
Ia menegaskan bahwa ke depan pemerintah harus memastikan fungsi lahan tetap terjaga dan diarahkan untuk kegiatan yang memperkuat kelestarian alam.
Afdhal menilai bahwa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi bisa menjadi peluang besar untuk memperbaiki kondisi di hutan, asalkan dilaksanakan secara terencana, melibatkan warga, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan.
Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala DLH Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menegaskan, pada prinsipnya Pemkab Bogor siap berkolaborasi selama mekanisme dan sumber anggaran dijelaskan secara detail oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor sendiri telah menyiapkan program penguatan ruang hijau, yakni kebijakan satu kecamatan satu hutan kota.
“Bahkan di Kabupaten Bogor ada kebijakan satu kecamatan, satu hutan kota yang akan kita mulai dan inisiasi. Dan sudah ada tanah sekitar 160 hektare untuk ditanami hutan kota,” jelas Teuku saat dihubungi Ceklissatu.com, Rabu (3/12/2025).
Terkait kabar masyarakat akan digaji Rp50 ribu per hari untuk menanam pohon, Teuku mengaku belum menerima informasi resmi.
Baca Juga: Pemkot Bogor Lakukan Rangkaian Hari Pahlawan: Upacara, Ziarah ke TMP Dreded hingga Tanam Pohon
"Nah yang untuk Rp50.000 per orang ini saya baru dengar,” kata Teuku Mulya.
Menurutnya, hal yang paling penting adalah kejelasan anggaran dan mekanisme teknis pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.
"Pertanyaan berikutnya adalah anggarannya dari mana, nah itu yang jadi problem,” sindir dia.
Comment