BOGOR, CEKLISSATU.COM – Kota Bogor masih menghadapi kekurangan sekitar 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) meski 51 Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru resmi dilantik.
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengungkapkan, kebutuhan pegawai di sejumlah sektor strategis, mulai dari kesehatan, pendidikan, perhubungan hingga Satpol PP, masih jauh dari ideal untuk menunjang pelayanan masyarakat.
Hal itu dikatakan Dedie Rachim saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS), memimpin pengambilan sumpah/janji PNS, serta melantik pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, Senin (15/6/2026).
Dedie Rachim mengatakan, pengangkatan dan pelantikan sejumlah PNS tersebut diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia (SDM) Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia menegaskan bahwa kebutuhan PNS di Kota Bogor hingga saat ini masih jauh dari ideal.
“Kebutuhan PNS itu sebetulnya hampir 1.000 lebih. Hari ini yang baru dilantik ini sekitar 51 orang. Jadi jauh sekali dari aktual kebutuhan untuk pelayanan masyarakat Kota Bogor,” ujar Dedie.
Baca Juga: Pemkot Bogor Siapkan Rp1,6 Miliar, Lapangan Sintetis Taman Yasmin Bogor Masuk Tahap 2 Pembangunan
Menurut Dedie, saat ini jumlah personel Satpol PP Kota Bogor hanya sekitar 200 orang, sehingga masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan dan penegakan ketertiban di wilayah Kota Bogor.
“Jadi memang persoalan hampir di semua daerah itu adalah kekurangan personel. Tapi apa yang sudah kita miliki harus kita optimalisasikan dan terus kita maksimalkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Terkait pemenuhan kebutuhan ASN, Dedie Rachim menjelaskan, bahwa pengadaan dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Baca Juga: Pemkab Bogor Lantik 247 PPPK Tahap II Tahun 2024
Pemerintah Kota Bogor hanya dapat mengusulkan kebutuhan formasi sesuai kondisi di daerah.
“Kalau kita tidak bisa mengadakan pengadaan CPNS baru. Kita mengajukan sekitar 200 formasi, tetapi apakah disetujui atau tidak, tergantung pada kebijakan pemerintah pusat,” tutup Dedie.
Comment