JAKARTA, CEKLISSATU.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana perubahan pola pengelolaan APBD DKI Jakarta tahun 2026. 

Untuk pengelolaan APBD, Pemprov DKI akan mempercepat proses lelang proyek sejak awal tahun guna mendorong percepatan pembangunan, efisiensi belanja daerah, dan menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun.

"Di Balai Kota sendiri saya sudah menyampaikan dari awal bahwa nanti untuk pengelolaan APBD di tahun 2026, dari awal kalau perlu bahkan sebelumnya, sudah dilakukan lelang," ujar Pramono, di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (16/10/2025).

Baca Juga: Yakin Pramono Mampu Hadapi Tantangan Pemotongan DBH, Fahira Idris Sampaikan 4 Rekomendasi

Pramono menyebut, pola pengelolaan APBD tersebut juga pernah diterapkan oleh pemerintah pusat, di mana proses tender dilakukan lebih awal.

Dengan adanya percepatan belanja dan proses lelang yang lebih awal, diharapkan proyek-proyek pembangunan dapat berjalan lebih cepat sehingga meminimalisasi gangguan terhadap mobilitas masyarakat.

"Seperti yang dulu pernah kami lakukan ketika pemerintah pusat, menterinya (PUPR) pada waktu itu Pak Basuki (Hadimuljono). Maka dengan pola yang sama, saya akan dorong supaya enggak semuanya kejar-kejaran di akhir tahun," katanya.

Baca Juga: Soal Efisiensi Besar-besaran APBD 2026, Begini Penegasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi

Pramono mengakui, selama ini pola pemanfaatan APBD DKI Jakarta masih sering menumpuk di akhir tahun. Sehingga banyak proyek galian dan pekerjaan fisik yang dikerjakan di akhir tahun.

"Saya juga harus mengatakan apa adanya, memang pola pemanfaatan keuangan kita, APBD kita, itu masih sering kali di ujung itu kayak ngejar setoran," ucapnya.

Pramono kemudian mencontohkan proyek yang saat ini tengah dikerjakan seperti di kawasan Fatmawati dan sejumlah wilayah lain.

Baca Juga: Hore, BOP Guru Ngaji, RT/RW dan LPM Naio dalam APBD Perubahan 2025 

Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut sudah melalui perencanaan yang cukup lama.

"Memang perencanaannya sudah cukup lama, termasuk yang disebut dengan table trap yang di Fatmawati yang sekarang lagi mendapatkan sorotan publik. Itu bukan sesuatu yang baru," tutup Pramono.