BOGOR, CEKLISSATU - Gagal menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dengan maksimal, Pemkab Bogor memyalahkan pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, tidak maksimalnya program OPM yang berimbas pada minimnya serapan anggaran pada program tersebut lantaran instruksi pemerintah pusat yang mendadak pada akhir tahun.

“Kemarin itu kan program dadakan atau kejutan, istilahnya tiba-tiba, dibuat aturan main oleh pemerintah pusat karena menghindari inflasi untuk setiap daerah,” katanya kepada wartawan, Minggu 8 Januari 2023.

Tak hanya itu, kata Teuku, pemerintah pusat hanya menginstruksikan dua persen anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk penanganan inflasi tanpa memberikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.

Baca Juga : Merugi, OPM Pemkab Bogor Hanya Terjual Setengahnya

“Arahannya tidak jelas, juklak juknis nya belum jelas. Kita cari-cari, awalnya kan untuk BBM. Pertanyaan kalau misalnya angkot nya kita kasih subsidi, angkotnya tidak siap karena angkotnya ini pribadi bukan yayasan. Makanya di tukar ke operasi pasar, juklak juknisnya juga tidak detail,” ujar Teuku.

Kondisi tersebut pun dianggap telah membuat lamanya proses pemberian bantuan untuk penanganan inflasi dan subsidi BBM itu. Sebab, pemerintah daerah dipaksa untuk mencari sendiri bagaimana penyalurannya dengan tanpa melanggar aturan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan, OPM yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak berjalan mulus.

Dari target penjualan hingga 75 ribu paket, Pemkab Bogor hanya mampu merealisasikannya 35 ribu paket.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna tak menampik hal tersebut.

Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya OPM dikarenakan waktu pelaksanaan yang sangat singkat.
Terlebih sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal kepada calon penerimanya.