BOGOR, CEKLISSATU - Operasi Pasar Murah (OPM) yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak berjalan mulus.

Dari target penjualan hingga 75 ribu paket, Pemkab Bogor hanya mampu merealisasikannya 35 ribu paket.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna tak menampik hal tersebut.

Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya OPM dikarenakan waktu pelaksanaan yang sangat singkat.

Terlebih sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal kepada calon penerimanya.

Baca Juga : Semangat Membara Hadapi Vietnam, Shin Tae-yong : Kami Datang untuk Menang

"Untuk data kita gunakan dari Dishub untuk sopir ojek online, lalu untuk ojek pangkalan dan sopir angkot kita gunakan dari kecamatan. Sehingga di waktu yang mepet kita masih kekurangan data calon penerima," kata Entis kepada wartawan, Minggu 8 Januari 2023.

Untuk puluhan ribu paket tersebut, Disdagin Kabupaten Bogor diketahui telah melakukan pembayaran ke Perumda Pasar Tohaga Rp5 Miliar.

Karena itu, hingga saat penjualan paket murah masih dilakukan meski batas waktunya telah habis yakni 29 Desember 2022.

"Anggaran OPM itu 2 persennya dari DAU (Dana Alokasi Umum, red) muncul angka Rp10,5 Miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket. Tapi untuk saat ini baru teralisasi 35 ribu paket atau Rp5 Miliar," kata dia.

Dalam program OPM tersebut sejatinya masyarakat yang sebelumnya sudah terdata melakukan tebus murah di beberapa pasar, sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran. 

Namun di waktu yang mepet pihak kecamatan maupun desa ikut ambil bagian dengan melakukan pemborongan paket bantuan tersebut yang selanjutnya dijual kepada masyarakat.

"Karena waktu yang mepet yang tahap pertama saja hampir tidak terealisasi, tetapi di ujung akhir tahun kita kerjasama dengan kecamatan dan desa itu bisa rampung yang 35 ribu paket bantuan," tuturnya.

ERUL