JAKARTA, CEKLISSATU – Sebagai bagian transformasi digital, Kehadiran fintech lending bisa menjadi bagian dari hilirisasi UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), Teten Masduki mengatakan, UMKM yang masuk dalam program e-katalog UMKM dimana 40 persen pengadaan barang/jasa Pemerintah harus dialokasikan kepada UMKM.

Hilirisasi tidak hanya berfokus pada industri besar, UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi. Di mana fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam progam 40 persen belanja Pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan,” kata Teten seperti dalam keterangannya yang dikutip pada Senin 25 September 2023.

Baca Juga : Belum Jadi Sudah Tepati Janji, Bacaleg Anang Hermansyah Jadi Brand Ambassador Puluhan Produk UMKM Kabupaten Bogor 

Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi.

“Untuk nikel misalnya, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut,” ujar Teten.

Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia,” imbuh Teten.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widyatmoko menuturkan, saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.

“Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air,” kata dia.

Fintech lending, kata Sunu, sudah berupaya menenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi.

“Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi,” tutup dia.