BOGOR, CEKLISSATU – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, dan transisi menuju energi hijau. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembukaan lahan hutan secara bertahap untuk mendukung pertanian dan pengembangan energi berkelanjutan.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Suparno, menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dalam pembukaan lahan hutan untuk mendukung ketahanan pangan dan transisi energi hijau di Indonesia. Ia menyatakan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. 

"Pembukaan 20 juta hektar lahan hutan tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dan sangat hati-hati. Kita harus menjaga kelestarian hutan, karena hutan memiliki kemampuan menampung karbon yang besar, sekitar 300 hingga 500 ton per tahun. Ini adalah sumber karbon produktif yang sangat penting bagi kita," ujar Eddy Suparno. Pada Kamis, 9 Januari 2025. 

Menurutnya, pembukaan lahan pertanian menjadi kebutuhan mendesak untuk mencapai swasembada pangan. "Dengan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, jumlah penduduk terus bertambah, dan kebutuhan pangan juga meningkat. Kita tidak bisa terus bergantung pada impor. Pemerintahan Pak Prabowo telah menargetkan swasembada pangan sebagai prioritas utama," jelasnya.

Baca Juga : Wakil Ketua MPR RI Tekankan Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Selain itu, Eddy mengungkapkan rencana pembangunan hutan tanaman energi sebagai sumber bahan bakar hijau. "Hutan tanaman energi akan menghasilkan bahan bakar berbasis hijau yang ramah lingkungan, sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan. Ini adalah bagian dari upaya kita menuju pembangunan berkelanjutan," tambahnya.

Eddy juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ketahanan pangan dan energi. "Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, kita membutuhkan sumber energi yang besar dan harus berasal dari energi hijau. Hal ini akan memastikan pembangunan kita tetap berkesinambungan," tegasnya. 

Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

(Levinda Melati)