Pemanfaatan digital forensic yang komprehensif sangat diperlukan agar bukti elektronik memiliki kekuatan mengikat yang kuat di muka sidang.
Tantangan hukum juga mencakup perbedaan yurisdiksi dalam kasus siber, di mana server data sering berada di luar negeri.
Diperlukan harmonisasi aturan nasional dengan standar internasional agar bukti elektronik yang diperoleh memiliki nilai kekuatan pembuktian yang tidak dapat dibantah.
Untuk mencapai standar “sah dan meyakinkan”, bukti digital harus melalui prosedur digital forensic yang ketat (perolehan, analisis, dan penyajian).
Hal ini krusial untuk menjamin bahwa bukti tersebut tidak mengalami perubahan sejak dihasilkan hingga disajikan di pengadilan.
Konsep alat bukti konvensional (saksi, surat, petunjuk) seringkali tidak memadai untuk mengungkap kejahatan modern.
Baca Juga: Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin Dukung Penguatan Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten
Kegagalan mengadaptasi teknologi dalam pembuktian akan menyebabkan penegakan hukum kehilangan relevansinya di era digital.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan penyempurnaan hukum acara pidana adalah sebuah keharusan agar kegagalan pembuktian dapat dihindari, demi tercapainya keadilan yang substantif.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana tantangan pembuktian kejahatan siber dalam peradilan pidana serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah norma hukum yang mengatur pembuktian pidana dan kejahatan siber.
Kejahatan siber merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet.
Comment