BOGOR, CEKLISSATU -- Kang Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, dinilai lebih mengedepankan sensasi ketimbang substansi dalam berbagai kebijakannya. Ia kerap menjadi pusat pemberitaan karena langkah-langkahnya yang dianggap melangkahi prosedur.
Salah satu kebijakan kontroversialnya adalah pemindahan anak-anak yang dianggap “nakal” ke barak militer untuk menjalani proses pembelajaran.
Kebijakan ini mengguncang dunia pendidikan dan kalangan psikolog karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar pendidikan.
Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah: Apakah benar ada anak yang “nakal”? Bagaimana definisi “nakal” itu sendiri?
Apa kriteria kenakalan yang sedemikian rupa sehingga seorang anak harus dipindahkan dari ruang kelas ke barak militer? Apakah tidak tersedia alternatif tempat atau pendekatan lain yang lebih layak dan manusiawi untuk menangani persoalan ini?
Sesungguhnya, tidak ada anak yang sepenuhnya “nakal”; yang ada hanyalah anak-anak yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan orang tua, guru, dan lingkungan yang baik.
Gagasan ini mengingatkan kita pada konsep Tri Pusat Pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Menurutnya, pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan lingkungan.
Lalu, sejauh mana ketiga pusat pendidikan ini telah bersinergi dalam menciptakan kualitas pendidikan yang ideal?
Baca Juga: Pengiriman Anak Nakal ke Barak Militer, Dedi Mulyadi: Sudah Dimulai di Bandung dan Purwakarta
Keluarga merupakan tanggung jawab orang tua, sekolah adalah ranah para guru, dan lingkungan merupakan tanggung jawab pemerintah.
Oleh karena itu, seharusnya pemerintah lebih fokus dalam menciptakan ruang-ruang publik yang ramah anak—ruang yang memungkinkan anak-anak untuk mengaktualisasikan potensi diri mereka.
Sebuah penelitian yang dilakukan sebelum era telepon pintar mengungkapkan bahwa watak dan perilaku anak-anak 75% dibentuk oleh lingkungan. Kini, dengan hadirnya gawai canggih, peran lingkungan menjadi semakin dominan, sementara kontribusi orang tua dan guru tinggal sekitar 25%.
Jika merujuk pada data ini, maka menjadi sangat penting dan mendesak bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan dan ruang publik yang mendukung tumbuh kembang anak.
Baca Juga: Usulan Gubernur Dedi Mulyadi Soal Vasektomi untuk Pria Penerima Bansos, MUI Jabar Tegaskan Ini
Permasalahan kenakalan anak juga perlu dilihat dari sudut pandang teori pemecahan masalah. Ada persoalan yang bersifat parsial-individual, dan ada pula yang bersifat integral-sistemik.
Apakah kenakalan anak merupakan masalah individu semata, ataukah ia adalah gejala dari persoalan sistemik yang lebih luas?
Cara kita memandang masalah akan sangat menentukan pendekatan dalam menyelesaikannya. Steven R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People menyatakan: "Cara kita melihat masalah, adalah bagian dari masalah itu sendiri."
Dengan demikian, penting untuk mengkaji: dengan cara pandang seperti apa KDM melihat persoalan kenakalan anak-anak? Cara pandang tersebut akan menentukan jenis solusi yang ditawarkan.
Baca Juga: Pemkab Bogor Apresiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Fasilitasi Penyelesaian Kasus Taman Safari
Apakah pendekatannya dapat diandalkan untuk menyelesaikan akar masalah, atau justru hanya merupakan strategi pencitraan untuk menaikkan popularitas politik, baik di tingkat daerah maupun nasional?
Pada akhirnya, langkah, pilihan, dan kebijakan para politisi memang perlu ditelaah secara kritis. Sensasi tidak boleh menggantikan esensi, terutama dalam isu fundamental seperti pendidikan anak bangsa.
*)Penulis: Abah Yayat (Praktisi Pendidikan)
Comment