BOGOR, CEKLISSATU - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bogor pada Tahun 2022 mencapai 10,78 persen. Hal itu tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) sehingga TPT di Kota Bogor menduduki posisi tertinggi di Jabar.

Sementara pada posisi kedua adalah Kota Cimahi dengan presentase 10,77 persen diikuti oleh Kabupaten Bogor 10,64 persen yang berada diurutan ketiga.

Kendati demikian, sejak 2020 BPS Jabar mencatat bahwa TPT di Kota Bogor cenderung menurun dalam setiap tahunnya. Pada 2020, TPT di Kota Bogor menduduki posisi ketiga dengan presentase mencapai 12,68 persen. Di tahun ini, Kabupaten Bogor menduduki urutan pertama dengan presentase 14,29 persen diikuti Kota Cimahi mencapai 13,30 persen.

Baca Juga : Waduh, Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tertinggi di Jawa Barat

Sedangkan di 2021, TPT di Kota Bogor menurun menjadi 11,79 persen. Namun presentasi itu tak mengubah urutan atau tetap menduduki urutan ketiga se-Jabar.

Saat dikonfirmasi, Kepala BPS Kota Bogor Dariyanto membenarkan hal itu bahwa peningkatan jumlah TPT tersebut melihat indikator orang yang tidak bekerja yang dibagi dengan angkatan kerja.

"Di tahun 2022 Kota Bogor memang paling tinggi ternyata ya di angka 10,78 persen. Terus kenapa? Nah kalau kenapanya saya kurang tahu persis karena hanya pengambil kebijakan yang tahu," ucapnya kepada awak media usai menggelar rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Bogor, kemarin.

Menurut Dariyanto, ceruk yang menjadi tolak ukur catatan BPS dalam hal ini adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas namun masih mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan.

"Jadi dilihat dari aktivitasnya berdasarkan usia, selama dia berusia di atas 15 tahun, kemudian aktivitasnya tidak sekolah, tidak mengurus rumah tangga yaitu dia nanti akan sebagai kans untuk dia itu sebagai pengangguran atau enggak," jelasnya.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka tersebut, sambungnya, tentu berpotensi terhadap tingginya angka kemiskinan di Kota Bogor. Tak hanya itu, juga akan berdampak multiplayer effect terhadap hal lainnya seperti maraknya tindak kriminal dan sebagainya.

"Kalau dalam benak saya setiap orang itu pasti akan survive untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya atas tingginya pengangguran, problem sosial akan semakin tinggi kemungkinannya," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor khususnya Wali Kota Bogor, Bima Arya untuk tidak perlu panik dalam menyikapi hal itu.

Bahkan, masih kata Ceu Atty sapaan katibnya, Komisi IV mengajak Pemkot Bogor untuk bersama-sama meramu satu solusi yang terbaik dalam mengentaskan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bogor.

"Ini harus kita luruskan jangan tiba-tiba dikoreksi justru malah jadi panik, koreksi ini adalah untuk menghasilkan satu solusi yang terbaik. Saya juga mengingatkan nih kalau ada koreksi, pemimpin itu harus siap," tegasnya.

Politisi PDIP itu menimbang, selain Covid-19 banyak indikator yang menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Bogor. Dan tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor untuk berakselerasi melakukan penanganan khusus dalam mengejar ketertinggalan.

"Komisi IV akan mengeluarkan rekomendasi. Dan kita akan susun dulu konsep dan rekomendasinya untuk dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor," katanya.