JAKARTA, CEKLISSATU – Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengejar target untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.

Untuk itu, Cak Imin meminta tambahan anggaran sensar Rp276 miliar untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Kemenko Pemberdayaan Masyarakat merupakan kemenko baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kolaborasi Strategis Pemkot Bogor dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Penurunan Angka Kemiskinan Ekstrem di Kota Bogor

“(Kemenko PM) membawa misi penting mewujudkan cita-cita besar Indonesia bebas kemiskinan dan menjadi bangsa yang produktif,” kata Cak Imin, saat rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (7/7/2025).

Dia mengatakan, jika semua anggaran para menko ditambah, maka lebih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

"Jadi kami dengan misi itu mendukung semua program kemenko karena, kalau program kemenko, kemenko semuanya ini, maka kemiskinan akan berkurang juga," ujarnya.

Baca Juga: Rumah Ceting Jadi Langkah Pemkab Bogor Turunkan Angka Stunting

"Jadi kalau anggaran para menko ini ditambah banyak semua, kemiskinan akan berkurang. Kira kira begitu, jadi Kemenko PM dikit-dikit aja nggak apa-apa," kelakarnya.

Cak Imin pun menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai nol persen pada 2026. Cak Imin mengatakan target itu menjadi bagian dari indikator strategis dalam rencana kerja hingga 2029.

"Yang pertama, indikator kemiskinan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5 sampai 5 persen. Saat ini masih tinggi 8,57 persen," kata Cak Imin.

Baca Juga: Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Ini 3 Fokus Strategi Pemkot Bandung

"Yang kedua, kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem nol pada tahun ini, tahun 2026," sambung dia.

Lebih lanjut, Cak Imin pun mengusulkan tambahan anggaran pada 2026 sebesar Rp 276,1 miliar.

Cak Imin mengatakan Kemenko PM pada 2026 memerlukan anggaran Rp 500,1 miliar, sedangkan pagu indikatif 2026 saat ini sebesar Rp 223,9 miliar.

Baca Juga: Pertama di Indonesia Kolaborasi Bersama Filantropi Menuju Kampung 0 Kemiskinan Ekstrem

"Kalau kemenko ketemu semua mengaku jujur ini, tapi nasib tergantung Badan Anggaran. Kebutuhan tersebut hanya terpenuhi sebesar Rp 223 miliar dari pagu indikatif untuk belanja perkantoran dan operasional, bukan anggaran program," ujarnya.

"Sehingga perlu tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 276,1 miliar," imbuh dia.