“Jadi bukan hanya untuk siswa nakal tapi untuk seluruh siswa jadi itu harus terprogram, dibuat roadmapnya grand designnya sampai kapan gitu, dan anak itu di boarding school nati diinapkan di mana ya, jadi nanti sekolah lagi, jadi nggak-gak selama 6 bulan full di situ bukan,” tandas dia.

Baca Juga: Temukan Adanya Pungli, Pengelolaan Sampah di Pasar Gedebage Bakal Diambil Alih Pemkot Bandung

Cecep juga menyarankan agar progam tersebut melibatkan seluruh unsur pembinaan seperti pembina kerohanian, TNI, pendidik, psikologi, Guru BP, pembina kesiswaan hingga pihak pemerintahan.

"Nah terus dibuat kurikulumnya, dan sesekali mungkin di sekolah kegiatannya, terus sekali di camp-camp militer, sesekali di luar gitu ya, kegunung kemana gitu, ada kurikulumnya," tuturnya. 

"Dan tidak hanya TNI melibatkan misalnya ya kaum pendidik, terus spiritualnya dari, misalnya dari apa, tokoh-tokoh agama ya, dilibatkan di situ psikolog, guru BP, pembina osis dan lain-lain nya dilibatkan termasuk pemerintah gitu,” pungkas dia. 

Sebelumnya, kritik juga sempat datang dari berbagai kalangan masyarakat. Cecep, salah seorang warga Kota Bandung sekaligus orang tua siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kota Bandung.

Baca Juga: Revitalisasi TPS3R Katulampa Rampung, Begini Rencana Besar Tempat Penampungan Sampah 900 Keluarga

Cecep menilai, kebijakan wajib militer perlu dikaji lebih mendalam dan tidak boleh terburu-buru untuk diterapkan.