BOGOR, CEKLISSATU - Pasca dikritisi soal kontribusi pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai DPRD Kota Bogor masih kurang berdasarkan draft rancangan KUA-PPAS 2024, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor langsung menggelar rapat evaluasi yang dihadiri semua direksi BUMD yang ada di Kota Bogor.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di IPB Internasional Convention Center (IICC) Botani Square, Kecamatan Bogor Tengah, kemarin. Hasilnya, Dedie mengatakan bahwa pekerjaan rumah Pemkot Bogor yakni menyehatkan BUMD. Saat ini kinerja BUMD sudah berkontribusi membantu keuangan Pemkot Bogor.
Baca Juga : Ada Selisih Belanja Daerah Rp2,7 M di PP APBD 2022, DPRD Hadiahkan 50 Catatan Untuk Pemkot Bogor
"BUMD Kota Bogor layak saja dikritisi soal kontribusi, tetapi kalau dilihat dari struktur APBD kami sehat dengan adanya BUMD wilayah lain pengeluaran ada Rp1 miliar sampai Rp100 miliar pertahun dari APBD untuk pasar. Tetapi pengelolaan pasar dibawah BUMD tidak ada uang rutin APBD yang keluar untuk pengelolaan pasar," ucapnya pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Menurut Dedie, pihaknya terus mendorong empat BUMD untuk memberikan kontribusi bagi keuangan Pemkot Bogor dan diharapkan dapat melakukan inovasi baru atau ide kreatif dalam rangka meningkatkan pendapatan.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asperbang) Kota Bogor, Hanafi menuturkan bahwa BUMD memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai tupoksinya, artinya mengembangkan apa yang menjadi kewenangannya sebab empat BUMD yang ada sekarang memiliki variasi bisnis yang berbeda yakni dibidang pengelolaan air (Perumda Tirta Pakuan), bank kota (Perumda Bank Kota), pengelolaan pasar (Perumda Pasar Pakuan Jaya ) dan pengelolaan transportasi (Perumda Transpakuan).
"Memang berat tugas BUMD ini, selain bisa mengembangkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah. Tentunya harus bisa memberikan barang dan jasa kepada masyarakat secara adil. Kemudian punya amanat untuk memberikan kontribusi kepada PAD, tujuannya untuk melayani masyarakat," tegasnya.
Kendati demikian, menurut Hanafi satu-satunya kota/kabupaten yang memiliki forum BUMD hanya Kota Bogor. Secara operasional, masih kata Hanafi, memang BUMD di Kota Bogor menghadapi masalah yang sulit untuk diselesaikan.
"Kami adakan dibentuk forum secara berkala setiap semester kita adakan rakor, dan tidak terjadi di daerah-daerah lain. Ini untuk permasalahan yang dihadapi BUMD secara spesifik, dengan solusinya seperti apa. Modal dalam bentuk barang ini ada yang sifatnya aset dan berbagai macam. Hari ini kami mengundang Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai support dan rekomendasi apa yang APH sampaikan sebagai dasar untuk dilaksanakannya oleh Dirut dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Comment