BANDUNG, CEKLISSATU.COM - Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kembali kasus keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keracunan MBG terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sebanyak 345 orang. Sebelumnya keracunan MBG juga terjadi di Kecamatan Cipongkor, KBB dengan jumlah korban 1.171 orang.
“Ya tentu kita prihatin. Meski pengelolaan ini bukan sepenuhnya kewenangan provinsi, tetapi pengelola SPPG harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas,” kata Yomanius saat dihubungi, Minggu (19/10/2025).
Menurut Yomanius, program MBG yang menyasar generasi muda sangat penting untuk keberlanjutan masa depan.
Oleh karena itu, setiap proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi harus diawasi secara ketat dan optimal, sehingga tidak ada lagi kasus keracunan MBG.
“Pengawasan itu hanya satu faktor. Harus ada kontrol mulai dari perencanaan, kualitas bahan baku, waktu pengambilan, proses produksi, hingga distribusi. Semua rangkaian ini penting agar keracunan tidak terulang,” jelasnya.
Baca Juga: Program MBG Jangkau 36,2 Juta Orang, Presiden Prabowo: Indonesia Mampu Beri Makan Tujuh Singapura
Menurut Untung, program MBG itu cukup strategis misal dilihat dari perputaran uang dalam program tersebut.
Uang mengalir ke masyarakat dari pengelola dapur hingga pedang pasar sebagai pemasok bahan baku.
Belum lagi masyarakat yang dilibatkan sebagai pekerja di SPPG.
Baca Juga: Keracunan MBG Berulang di KBB, Ketua Komisi V DPRD Jabar: Harus Jadi Evaluasi Serius
“Jadi dampaknya luar biasa. Uang bisa berputar ke masyarakat sampai tingkat bawah,” katanya.
Politisi Golkar itu menegaskan, pendistribusian MBG ke setiap sekolah tetap sama, yakni siswa mendapatkan menu makan gratis selama 5 hari, terhitung senin sampai jumat.
“Sampai hari ini tidak ada perubahan itu. Tidak ada perubahan kebijakan,” kata Yomanius Untung.
Comment