BOGOR, CEKLISSATU - Masih banyaknya kasus penyerobotan lahan, serta masalah pertanahan lainnya, Forum Wartawan Bogor Selatan (FWBS) bersama Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mengajak beberapa pihak berdiog permasalahan tersebut. 

FWBS dan AMBS mengajak Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia (HPPMI) Kabupaten Bogor, LBH Gebrak, dan Agraria Insitut membahas masalah penyerobotan lahan serta masalah pertanahan lainnya. 

Dalam dialog itu, Plt Ketua PWI Jawa Barat, Danang Donoros mengungkapkan pengalamannya saat mengurus tanahnya.

Baca Juga: Diduga Ada Penyerobotan Lahan, Kantor Pemasaran Pakuan Hills Digeruduk Ahli Waris

Danang mengatakan, berdasarkan keterangan dalam letter C yang dimilikinya, tananhya memiliki luas 1.000 meter, namun dari hasil ukur BPN ternyata kurang. 

“Akibatnya ketika ingin bayar pajak, SPPT tidak keluar, karena regiater tanah tidak terdaftar di BPN,” kata dia, saat dialog di Saung Perjuangan, Cijeruk, Bogor, Sabtu (10/5/2025).

Dari dialog itu, terungkap segudang persoalan tata ruang dan pertanahan, antara lain nasib petani yang masih terdegradasi, tumpang tindihnya bukti kepemilikan tanah (overlapping), pelanggaran administratif pertanahan, program ketahanan pangan yang belum maksimal, penyerobotan lahan.

Baca Juga: Dugaan Gratifikasi oleh Mantan Kepala BPN Cibinong, Urus Sertifikat Harus Keluar Kocek Ratusan Juta

Salahsatu petani asal Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Bubung Saiful Arsya mengalami persoalan serupa.