BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor gerak cepat tangani longsor di Jalan Saleh Danasasmita, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, yang menyebabkan akses jalan terputus pada Selasa (4/3/2025).
Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin langsung melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Moh. Risal Wasal, Direktur Prasarana Perkeretaapian Hengky Asawan, Deputi KAI Daop I Jakarta Ali Afandi, serta Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI (Purn) Herman Hidayat Eko Atmojo, di Paseban Narayana, Balai Kota Bogor.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan setelah lebih dulu dilakukan peninjauan ke lokasi jalan longsor di atas underpass Jalan Saleh Danasasmita Batutulis.
"Kita berdiskusi di Balai Kota Bogor ini karena lokasi jalan yang longsor dan ambruk di Batutulis merupakan akses strategis bagi masyarakat di kawasan Stasiun Batutulis, Cipaku, Pamoyanan, dan sekitarnya," ujar Jenal Mutaqin.
Dalam diskusi itu, dibahas beberapa hal terkait perbaikan infrastruktur.
Namun, untuk detail teknis perbaikan, masih diperlukan tahapan atau proses terkait metode pengerjaan serta waktu yang dibutuhkan.
"Pembahasan ini sangat teknis. Namun, yang pasti, pihak PT KAI akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan percepatan perbaikan tanpa melanggar aturan. Tentu, ini juga membutuhkan pendampingan dari Kementerian PU dan pemerintah pusat," ucap Jenal Mutaqin.
Nantinya, untuk menunjang pelaksanaan berbagai perbaikan infrastruktur dan memberikan bantuan kepada korban bencana, status siaga akan ditingkatkan menjadi tanggap bencana.
"Peningkatan status siaga menjadi tanggap bencana ini diperlukan karena surat resmi mengenai hal tersebut juga dibutuhkan oleh PT KAI sebagai dasar bahwa kejadian ini benar-benar merupakan bencana alam," ujarnya.
Baca Juga: Waspada! Tembok Penahan Tebing UnderPass Stasiun Batutulis Bogor Nyaris Roboh
Nantinya, Jenal Mutaqin menambahkan, implementasi lebih lanjut dari sisi infrastruktur akan dilakukan baik oleh PT KAI maupun Kemenhub.
Comment