BOGOR, CEKLISSATU – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor menegaskan komitmennya untuk melaksanakan sejumlah program prioritas pada tahun 2025. Program-program ini mencakup kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.

Naufal Isnaeni, S.Si, MT. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama adalah melanjutkan penjajakan pengoperasian Bus Kita dengan sistem buy the services bersama pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan noninfrastruktur.

"Kami juga terus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta melalui program filantropi untuk mendanai proyek-proyek pengentasan kemiskinan ekstrem yang dimulai di Kelurahan Mulyaharja pada akhir 2024," ujar Naufal pada wawancara Kamis, (10/01/2025) Ia menambahkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan, seperti PT Astra Daihatsu, akan mendukung pengembangan Kampung Berseri Astra di Katulampa.

Pemerintah Kota Bogor juga menetapkan empat program prioritas utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, yaitu:

Baca Juga : 3.233 Warga Sudah Lakukan Perekaman Namun Stok KTP Elektronik Masih Terbatas, Disdukcapil Lakukan Ini

1. Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi.

3. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

4. Penguatan tata kelola pelayanan publik.

Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus utama, seperti padat karya, pembinaan UMKM, pengembangan kampung wisata, serta urban farming atau program Bogor Berkebun. “Melalui program ini, kami ingin memberdayakan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi,” tambahnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan pembangunan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan perangkat daerah dan aparatur wilayah.

Adapun tantangan utama dalam pelaksanaan RKPD 2025 meliputi pembebasan lahan, perubahan budaya masyarakat untuk mengatasi kemiskinan, kedisiplinan dalam pengelolaan sampah, serta penegakan hukum terhadap okupansi ruang publik seperti oleh pedagang kaki lima. "Kami mengutamakan pendekatan dialogis dalam pengadaan lahan agar masyarakat dapat mendukung program pemerintah," katanya.

Pendanaan program ini akan diupayakan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), CSR, serta dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

(Levinda Melati)