JAKARTA, CEKLISSATU - Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta sukses menggelar forum diskusi bertema "Sinergi Institusi dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Peserta BPJS Ketenagakerjaan" di ruang rapat Soejuto, gedung induk RS Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. 

Acara yang dihadiri perwakilan perusahaan-perusahaan dan mitra BPJS Ketenagakerjaan menghadirkan narasumber dari Jasa Raharja, Kepolisian, BPJS Kesehatan dan Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menyatakan bahwa sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, dan Kepolisian sangat penting dalam menangani risiko kecelakaan kerja, terutama dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

"Ketika peserta mengalami risiko kecelakaan, Jasa Raharja memberikan santunan sebesar Rp20 juta untuk biaya perawatan dan pengobatan. Jika biaya tersebut melebihi Rp20 juta, BPJS Ketenagakerjaan akan menanggulangi selisihnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sinkronisasi antara berbagai instansi" ucapnya pada Rabu, 10 Juli 2024.

Baca Juga : Pj Bupati Bogor dan DPRD Setujui Raperda RPJPD 2025–2045, Berikut Ini Poin-poin Empat Pembahasan

Deny menyebut bahwa melalui forum ini diharapkan para audiens yang terdiri dari perusahaan hingga rumah sakit sebagai pusat layanan, dapat memahami bahwa sebagian anggaran yang dikeluarkan untuk perawatan peserta JKK ditanggung oleh Jasa Raharja.

Deny juga menekankan peran BPJS Kesehatan dalam kasus kecelakaan. Jika masyarakat yang mengalami kecelakaan belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka Jasa Raharja yang akan menanggung biayanya, karena BPJS Kesehatan tidak memiliki tanggung jawab dalam hal itu.

"Namun, jika kecelakaan tersebut tidak memenuhi kriteria tanggungan Jasa Raharja, seperti kecelakaan tunggal, maka BPJS Kesehatan akan menanggung biayanya setelah mendapatkan rekomendasi dari Jasa Raharja," jelasnya.

"Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini adalah menyinergikan peran berbagai instansi dan memastikan bahwa masyarakat serta peserta memahami hak-hak mereka dalam jaminan kecelakaan kerja," tambahnya.

Di sisi lain, sambung Deny, forum diskusi juga memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai hak-hak peserta ketika mengalami risiko kecelakaan kerja, baik dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raharja, maupun peran kepolisian dalam membuat laporan kecelakaan.

Deny mengungkapkan bahwa berdasarkan data tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan telah melayani 9.790 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah DKI Jakarta, dengan total santunan yang dibayarkan sebesar Rp176.462.000.000. Dari jumlah tersebut, sebagian biaya ditanggung oleh Jasa Raharja sebagai penjamin pertama.

"Semoga forum diskusi ini dapat memperkuat sinergi antar institusi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja," imbuhnya.

Ditempat yang sama, Plt Kepala Perwakilan Jasa Raharja Jakarta Timur, Rhesa Amaldo H. Sitompul menuturkan bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 141/PMK.02/2018, Jasa Raharja sebagai penjamin pertama sekaligus pelindung pertama untuk kecelakaan yang dijamin Jasa Raharja.

Penjaminan ini, masih kata Rhesa Amaldo, berupa kecelakaan dua kendaraan (bukan tunggal), jika tidak dijamin Jasa Raharja maka akan dijamin oleh penjamin kesehatan lainnya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Forum diskusi ini sangat bagus karena kami dan masyarakat (peserta) bisa mengenal hingga memahami apa saja yang menjadi kendala atau kesulitan dalam program penjaminan kesehatan," singkatnya.

Sementara itu, Kanit 3 Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKP Hery Priyatno mengapresiasi forum diskusi yang digelar Kanwil BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta.

Menurutnya, jaminan yang ditanggung Jasa Raharja maupun BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sangat membantu masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan maupun kecelakaan lalu lintas.

"Kami dari kepolisian tentu berperan menegakkan regulasi atau aturan hukum, sedangkan terkait klaim itu kewenangan dari penjamin yakni Jasa Raharja dan BPJS Ketenagakerjaan," paparnya.

"Diskusi ini sangat positif dan diharapkan dapat terus berkelanjutan karena untuk mengedukasi masyarakat, sebab masyarakat membutuhkan literasi," sambungnya.

AK Hery berharap forum diskusi seperti ini dapat menjadikan masyarakat tidak akan takut untuk lapor polisi, sebab kepolisian sangat terbuka bagi siapapun yang ingin membuat laporan misal untuk mengklaim akibat kecelakaan maupun hal lainnya.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan Jasa Raharja dan berbagai pihak lainnya demi memberikan perlindungan terbaik bagi para pekerja di Indonesia. Sinergi ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi kedua lembaga dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ujar Suhuri.