“Tidak semua warga Bogor miskin yang kita data itu masuk dalam DTSEN. Oleh karena itu, kami menghadirkan narasumber dari Kominfo Provinsi Jawa Barat dan Pusdatin untuk memastikan sinkronisasi berjalan sesuai kebutuhan dan acuan pemerintah pusat,” jelasnya.

Jenal Mutaqin juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Bogor tahun 2025 tercatat mengalami penurunan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen atau setara dengan 60.000 penduduk. Meskipun demikian, Pemkot Bogor terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program lintas sektor.

Ia menyebut, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara intensif, baik di sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun infrastruktur wilayah, dengan intervensi anggaran yang signifikan.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Mampu Atasi Kemiskinan Struktural, Sri Mulyani: Akan Jadi Program Prioritas 2026

“Berbagai macam upaya kita lakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat ya, antara lain lewat program pendidikan, seperti Bantuan Siswa Miskin, tebus ijazah, dan beasiswa mahasiswa gratis. Di sektor kesehatan ada BPJS PBI, kemudian juga program ada guru ngaji, bedah rumah, dan padat karya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jenal juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data, termasuk dalam hal pendataan stunting, yang hingga kini masih ditemukan perbedaan antara hasil survei nasional dan data lapangan.

“Tadi saya sampaikan juga data stunting saja berbeda dari hasil survei SKI dengan bulan penimbangan balita. Maka kami ingin mendapat pencerahan dari pusat mana yang harus menjadi pedoman bagi kami, agar data itu tercatat by name by address secara jelas,” katanya.