“Keberhasilan ini tidak serta merta dari kekuatan Bagian Hukum saja, tetapi karena kerja sama perangkat daerah dan seluruh stakeholder yang ada di Pemerintah Kota Bogor,” kata Yulia. Ia juga berharap adanya perbaikan kinerja di tahun 2026 mendatang.

Dari sisi reformasi hukum, Koordinator Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah, Roni Ismail, menyampaikan bahwa Bagian Hukum dan HAM berhasil meraih nilai Indeks Reformasi Hukum sebesar 99,08 persen.

“Alhamdulillah, Bagian Hukum telah memperoleh kinerja yang sangat memuaskan dari Indeks Reformasi Hukum dengan nilai 99,08 persen,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut akan dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui berbagai inovasi, salah satunya pengembangan Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPROHDA).

Baca Juga: DPRD Jabar Tinjau Pilkades Hybrid Indramayu, Hemat Anggaran hingga 80%, Ono Surono: Model Baru Demokrasi

“Melalui SIPROHDA, proses pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan hingga penandatanganan dilakukan melalui sistem, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Roni.

Inovasi lain juga diperkenalkan oleh Koordinator Evaluasi Dokumentasi dan Informasi Hukum, Nunik Wulandari. Ia mengumumkan peluncuran identitas baru Bagian Hukum Kota Bogor.

“Bagian Hukum Kota Bogor memiliki inovasi baru yaitu ‘GINTA’ atau Gincu Cinta, yang merupakan logo baru dari Bagian Hukum Kota Bogor,” ungkap Nunik.