BOGOR, CEKLISSATU - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto bersama Wakilnya, Dedie A. Rachim dikabarkan sedang mengikuti agenda Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XV di Kota Padang, Sumatera Barat selama tiga hari per tanggal 7-9 Agustus 2022.

Namun dalam agenda nasional yang dihadiri 98 wali kota se-Indonesia tersebut, orang nomor satu di Kota Bogor ini turut mengajak sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga para camat.

Kabid Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon membenarkan bahwa sejumlah kepala OPD beserta para camat turut hadir di Padang untuk mengikuti Rakernas Apeksi ke-XV.

"Rangkaian kegiatan rakernas Apeksi ini memang melibatkan beberapa OPD. Rangkaian kegiatannya meliputi sidang komisi-komisi, pameran Indonesia City Expo, Pawai Budaya Kota anggota Apeksi, dan penyelenggaran Youth Vity Changers. Selain itu Kota Padang juga menyelenggarakan pertemuan terkait dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ucap Manan kepada CeklisSatu.com pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Manan mengatakan, kegiatan rakernas ini memiliki potensi kebangkitan ekonomi yang luar biasa. Apalagi, lanjutnya, rakernas saat ini menjadi yang pertama kali diadakan secara offline setelah terakhir di tahun 2019.

Disinggung soal anggaran perjalanan dinas yang digunakan, Manan mengaku, anggaran tersebut berasal dari masing-masing perangkat daerah. Adapun rinciannya cukup kecil, yakni per orang mendapatkan uang saku senilai Rp380 ribu.

"Total jumlah orang delegasi dari Kota Bogor yang hadir di Padang, saya belum dapat datanya semua. Mungkin kurang lebih 30 orang dari beberapa OPD," ungkapnya.

Kendati demikian, terkait hasil rakernas yang akan berdampak pada Kota Bogor seperti apa? menurut Manan, tergantung dari OPDnya. Sebab, di penutupan rakernas nanti akan ada hasil dan rekomendasi.

"Misal persoalan krusial soal SDM honorer yang menurut regulasi pusat harus selesai di 2023. Sementara kebutuhan di 98 kota itu sangat penting porsi tenaga non ASN dalam pelayanan publik," katanya.