BOGOR, CEKLISSATU - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiato memastikan janji politik dan program prioritas yang dicanangkan dirinya bersama Dedie A. Rachim bisa terealisasi hingga akhir jabatannya di tahun 2023.

Hal itu diungkapkan Bima usai membuka kegiatan sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan 2019-2024 di Hotel Salak Heritage, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa, 26 Juli 2022.

Menurut Bima, ada tiga hal yang mendasari perubahan RPJMD pertama pandemi, kedua menyesuaikan regulasi-regulasi di pusat sehingga berubah pula targetnya, ketiga ada aspirasi, ada dinamika sehingga disesuaikan. 

Tetapi, lanjut Bima, semuanya tetap tidak boleh terlalu jauh dengan janji kampanye, nanti akan disosialisasikan kembali mana yang kemudian janji kampanye bisa bergeser, mana yang tetap bisa berjalan. 

"Saya minta semua ASN tugasnya mensosialisasikan itu, supaya nanti di ujung 2024 jelas. Mana yang target meleset, mana yang tercapai, serta alasannya apa. Saya minta semuanya all out, karena saya dengan pak wakil akan all out berjuang sampai titik darah penghabisan sampai 31 Desember 2023 untuk memaksimalkan target-target kita," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi mengatakan, RPJMD diubah lantaran aspek regulasi, ada aturan pemerintah pusat, kemudian RPJMD provinsi juga mengalami perubahan.

"Kemudian, aspek teknisnya lebih banyak ke penyesuaian Covid-19. Di RPJMD awal 2019 kami belum memasukan Covid-19, mulai dari kondisi preventif sampai kuratif. Seperti penanganan Covid-19, penanganan vaksinasi itu kemudian dimasukan. Kemudian adaptasi kebiasaan baru di sektor pendidikan dan beberapa target indikator makro yang terpengaruh oleh kondisi Covid-19," ungkapnya.

Menurut Rudy, ada beberapa hal yang terkait dengan usulan-usulan yang sebelumnya belum masuk ke dalam RPJMD. Dari aspek janji politik tentu visi misi tidak berubah, visi misi janji politik yang disampaikan Pak Bima Arya tidak berubah.

"Tadi saya sampaikan janji politik pencapaiannya mulai dari Bogor lancar, Bogor motekar, Bogor samawa, Bogor merenah, sama abdi bogor dan beberapa target sudah dilakukan. Beberapa target on target pencapaiannya sampai target yang ditetapkan," ujarnya.

Kendati demikian, Rudy mengaku, beberapa realistis kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan, tetapi ada proses pengalihan. Misal, di Bogor lancar itu ada janji terkair fly over jalan RE Martadinata dan Kebon Pedes. Untuk RE Martadinata sudah terimplementasi, kemudian kebon pedes sudah diajukan DEDnya di PUPR. Kemudian mengajukan ke Provinsi Jawa Barat di tahun 2023 usulannya, tetapi tidak bisa terakomodir karena proses perencanaan dan pembebasan lahan belum selesai.

"Yang kedua aspek karena kewenangan, jalan kebon pedes dan pemuda itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kemudian kami realistis ingin menyelesaikan Bogor lancar, itu salah satunya penyelesaian jembatan otista. yang sekarang menjadi titik bottleneck kemacetan di pusat kota. Itu memang tidak ada pada janji politik, tapi itu kami upayakan oleh kita sebagai target yang realistis," imbuhnya.

Untuk pembebasan lahan, lanjut Rudy, sudah dilakukan perencanaannya, selesai dan sekarang pengajuan ke provinsi. Di LKPD 2023 provinsi sudah masuk usulan mengenai jembatan Otista dengan usulan anggaran Rp52,5 miliar. Semoga ini terealisasi di APBD Provinsi Jawa Barat sehingga 2023 penyelesaian jembatan Otista yang menjadi salah satu titik pengurai kemacetan.

"Ya usulan paling urgent kami prioritaskan itu di jembatan Otista. Selain program-program lain yang coba kami upayakan bisa diselesaikan penataan angkutan kota melalui rerouting, melalui shifting, melalui kompensasi yang saat ini juga kita upayakan agar penataan transportasi lebih terpadu. Kemudian yang lain terkait keterpaduan stasiun kereta saya kira sudah melihat hasilnya. Dimana, dari alun alun dengan stasiun sudah terintegrasi. Itu pun sedang kita upayakan," papar pria yang hobi bulu tangkis ini.

Disisi lain, program yang masih on progres yakni program RTLH. Target 20 ribu RTLH, saat ini sudah 17 ribu. Tahun ini 6 ribu dan tahun depan masih dianggarkan untuk RTLH tersebut.

"Kemudian yang saya jelaskan indikator makro pembangunan kota. Indikator pembangunan makro kota itu ada laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, ada kemiskinan dan ada generasio. Nah yang terkait dengan kemiskinan tentu sangat terpengaruh dengan kondisi Covid-19," katanya.

"Saya jelaskan di forum bagaimana ketika ada pembatasan-pembatasan kegiatan mulai dari PPKM biasa sampai darurat itu sangat mempengaruhi struktur ekonomi kota. Karena PDRB kami pada sektor tersier pada perdagangan jasa. Perdagangan jasa kami pada sektor restoran kafe dan mal pada saat itu ditutup. Kalau ditutup kan akses pasar ke ekonomi tertutup juga. Itu mempengaruhi juga," sambungnya.

Rudy menambahkan, kalau dilihat trennya dari 2015-2019 Kota Bogor turun terus sampai angka 5 persen. Kemudian naik di angka 6-7 persen  karena pengaruh akses ke ekonomi. Tingkat pengangguran sudah di 9 persen, naik 3,5 persen karena kondisi bukan pada sektor yang padat karya, tapi sektor jasa yang terpengaruh oleh pembatasan.

"Kan ini proses recovery pemulihan yang harus dilakukan oleh kami supaya kembali ke normal. Saya ingatkan kembali kondisinya grafik secara umum Covid-19 kami berat di Juli 2021, kemudian Februari 2022 sedang naik lagi. Mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi sehingga on the track kami untuk perbaikan ekonomi," pungkasnya.