“Ini sangat penting agar dalam melaksanakan tugas dan pembuatan kebijakan betul-betul memahami proses dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengawasi APBD mereka," terang Bima Arya.
Menurutnya, pembiayaan pembekalan kepala daerah atau aparatur biasanya dilakukan dengan pola burden sharing antara kementerian dan pemerintah daerah.
Ia menilai, selalau ada anggaran dari pemerintah daerah untuk capacity building jajaran Pemda, termasuk kepala daerah.
“Juga ada anggaran dari Kementerian untuk menyiapkan akomodasi maupun kebutuhan teknis lainnya, bagi peningkatan kapasitas,” tegas Bima Arya.
Bima Arya mengatakan, pembiayaan retret kepala daerah sempat dianggarkan oleh APBD, karena ada aspirasi dari pemerintah daerah ke Kemendagri. Dan sempat beredar surat edaran teknis pembiayaan kepala daerah bersumber dari APBD.
Comment