JAKARTA, CEKLISSATU —Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai isu Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta perlu ditempatkan sebagai agenda strategis bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat. 

Menurutnya, DBH bukan semata-mata masalah teknis anggaran, tetapi berkaitan langsung dengan keberlangsungan pembangunan dan kualitas layanan publik bagi warga Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Fahira Idris menanggapi menguatnya isu DBH dalam Silaturahmi bertajuk “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, baru-baru ini.

Forum tersebut menghadirkan unsur Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI dan DPD RI Dapil DKI Jakarta sebagai ruang memperkuat komunikasi pusat dan daerah.

“Menurut hemat saya, isu DBH Jakarta harus kita letakkan dalam kerangka kepentingan warga. Ini bukan hanya soal angka dalam APBD, tetapi menyangkut kemampuan Jakarta menjaga layanan pendidikan, kesehatan, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, perlindungan sosial, dan berbagai kebutuhan dasar warga. Oleh karena itu saya meminta Kementerian Keuangan segera memberikan respon dan atensinya,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Minggu (2/8).

Senator Jakarta ini menilai, Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, namun juga menanggung beban kota yang sangat kompleks. Oleh karena itu, dukungan fiskal yang mampu menjadi penting agar transformasi Jakarta menuju kota global tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan dasar.

Fahira Idris menyampaikan empat sarannya terkait DBH Jakarta. Pertama, mengawal DBH Jakarta melalui jalur kelembagaan yang resmi dan terukur. Fahira Idris berpandangan, semua jalur komunikasi tentu baik untuk digunakan.

Namun, kepentingan fiskal Jakarta perlu dikawal secara institusional melalui koordinasi Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI, DPD RI, Badan Anggaran DPR RI, dan Kementerian Keuangan.

“Semua saluran komunikasi tentu penting, tetapi yang paling utama adalah memastikan perjuangan DBH Jakarta berjalan melalui mekanisme kelembagaan yang jelas. Kita perlu berbicara dengan data, dengan argumentasi kepentingan warga, dan dengan semangat sinergi pusat-daerah,” ungkap Fahira Idris.

Kedua, memastikan layanan dasar warga tidak terdampak. Fahira Idris mengingatkan agar setiap dinamika fiskal tidak mengganggu layanan dasar yang menyentuh langsung kehidupan warga. Pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, kebersihan udara, dan perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas.

Menurutnya, Jakarta sedang berada dalam fase penting kota global. Oleh karena itu, kapasitas fiskal harus diarahkan untuk menjaga kualitas hidup warga negara, terutama kelompok rentan, pelajar, pekerja, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan kematian rendah.

Ketiga,  membuka secara transparan dampak fiskal dan prioritas anggaran. Fahira Idris menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang jernih mengenai dampak pemotongan atau penundaan DBH terhadap postur APBD, program prioritas, dan layanan publik. Transparansi akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus memudahkan dukungan politik dari berbagai pihak.

“Warga perlu mengetahui apa dampaknya, program apa yang tetap dilindungi, mana yang harus ditunda, dan strategi apa yang disiapkan. Transparansi akan membuat masyarakat memahami bahwa isu DBH bukan sekadar urusan pemerintah daerah, tetapi menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Fahira Idris.

Keempat, mendukung pembiayaan kreatif yang produktif dan akuntabel. Fahira Idris mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta mengembangkan pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan fiskal. Skema seperti obligasi daerah, kemitraan strategis, hak penamaan, dan kerja sama dengan dunia usaha dapat menjadi pilihan yang diarahkan untuk proyek yang produktif, transparan, dan tidak membebani warga.t, 

Namun, Fahira Idris mengingatkan bahwa creative financing harus tetap memiliki rambu yang kuat.

“Pembiayaan alternatif sebaiknya diprioritaskan untuk infrastruktur pelayanan publik, konektivitas transportasi, kesehatan, pendidikan, ruang publik, dan proyek yang memberi manfaat jangka panjang,” tutupnya.