Pinjaman ini bukan hibah, tetapi modal usaha yang harus dikembalikan secara bertanggung jawab.

“Kita ingin koperasi ini jadi pembelajaran dan sarana daya juang masyarakat dalam membangun usaha. Bukan untuk konsumtif, tapi untuk keberlangsungan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Pemerintah pusat juga menunjukkan komitmen serius dengan mengalokasikan dana sebesar Rp14 miliar khusus untuk pembiayaan legalitas koperasi di seluruh desa di Jawa Barat. 

Baca Juga: Vinus Indonesia Lakukan Peletakan Batu Pertama Galeri UMKM Digital Koperasi Galang Visi Nusantara

Langkah ini juga ditandai dengan kick-off yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap program KMP.

Dengan legalitas yang kuat dan sistem pengawasan yang jelas, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memberantas praktik koperasi ilegal, serta mendorong kemandirian ekonomi desa secara adil dan berkelanjutan. (DIDIK RUYATMAN)