Ridha menilai, struktur BoP sendiri tidak sama sekali melibatkan Palestina dalam agenda rekonstruksi Gaza, sehingga kontra-produktif terhadap mandat politik luar negeri Indonesia untuk menghapus penjajahan di dunia.
"Meneruskan agenda BoP hanya akan membawa Indonesia terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Gaza dan melanggengkan praktik politik dominasi serta imperialisme," beber Ridha.
Ditunjuknya Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di keanggotaan BoP pun mengharuskan Indonesia mengirim pasukan ke Gaza.
"Hal ini tentu kontradiktif dengan resolusi konflik terlebih pengiriman tanpa disertai dengan mandat Dewan Keamanan PBB. Pengiriman pasukan juga hanya akan mengorbankan prajurit TNI karena tanpa diiringi tujuan yang jelas," tutur Ridha.
Baca Juga: Situasi Geopolitik Memanas, Pemprov DKI Ambil Langkah Antisipatif Redam Gejolak Harga Bahan Pokok
"Indonesia seharusnya menegaskan posisi non-blok dengan mengecam segala bentuk pelanggaran hukum internasional, serta berkontribusi pada de-eskalasi konflik melalui jalur diplomasi," tambah Ridha.
Indonesia juga perlu memanfaatkan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, terlebih saat ini dipercaya sebagai Presiden Dewan HAM PBB.
"Maka, kami berpandangan tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk tetap bertahan dalam keanggotaan BoP. Indonesia harus segera menarik diri demi menjaga konsistensi politik luar negeri yang menitikberatkan pada prinsip non-alignment, kredibilitas hukum internasional, dan komitmen terhadap perdamaian dunia," pungkas Ridha.
Comment