Gubernur KDM juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah. Ia mengungkap adanya negosiasi dengan pemerintah pusat terkait dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang saat ini dipotong untuk pembayaran utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Saya mengusulkan, sudah lah, dari pada kita harus menunggu dana bagi hasil full dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU- nya ngga usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung diakhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke Provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalu dana DAU," ujarnya

Dalam bidang pendidikan, Gubernur KDM menyoroti minimnya pembangunan SMA dan SMK di wilayah perkotaan akibat tingginya harga lahan. Data tahun 2020 menunjukkan tidak ada pembangunan sekolah baru.

Baca Juga: Dukung Pramono Targetkan 75 Persen BUMD Beri Dividen, Fahira Idris Rekomendasikan 6 Strategi

"Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah," ucapnya.

Sebagai solusi, ia mengusulkan akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi serta integrasi gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi untuk efisiensi lahan. Targetnya, pada 2026–2027, seluruh lulusan SMP dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

"Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Jabar,"  ujarnya.

Selain pendidikan, Gubernur KDM menyoroti tingginya kasus kusta dan TBC, terutama di Kabupaten Bekasi. Ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan dari akar masalah, yakni rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan.