KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Menanggapi terkait kabar seorang bocah berusia sembilan tahun di wilayah Kecamatan Parung Panjang yang meninggal dunia diduga akibat menderita gizi buruk, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi menyebut akan segera memanggil Dinas Kesehatan.

Ridwan Muhibi mengatakan, pada dasarnya hal seperti itu jangan terulang lagi. Karena legislatif bersama pemerintah sudah maksimal dalam menangani pelayanan kesehatan, seperti stunting.

"Tidak ada lagi istilah pelayanan kesehatan itu terhambat, baik di puskesmas maupun RSUD. Maka puskesmas kita berdayakan untuk penanganan pertama. Misalnya, sakit ringan bisa di Poned atau puskesmas," ungkap Ridwan Muhibi kepada ceklissatu.com, Selasa (28/01/2025).

Baca Juga: Antisipasi Kemacetan di Puncak, Polisi Tambah Personel di Titik Rawan

Ia menilai, jika kasus tersebut diakibatkan meninggal karena pelayanan kesehatan hal itu satu bentuk yang harus dikoreksi. Apalagi menurutnya, saat ini ada program Makan Bergizi Gratis.

"Ini kan daerahnya pak Presiden, kita menyayangkan. Semua program desa seperti Posyandu, sinergitas terkait beberapa hal itu konektivitasnya pada hakekatnya itu pelayanan," ucap Ridwan Muhibi.

Saat ditanya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar hal ini tidak terulang, Ridwan Muhibi mengatakan, Dinkes harus jemput bola. Bahkan punya data, ditambah lagi ada posyandu yang tentunya terkoneksi laporan.

Baca Juga: Jelang Liburan Imlek, Lalu Lintas di Kawasan Puncak Terpantau Ramai

Ia menegaskan, terkait anak kurang gizi maupun ibu hamil sebenarnya pemerintah sudah maksimal memberikan anggaran untuk penanganan itu.

"Saya kaget. Kalau ini benar terjadi, kita Komisi IV akan koordinasi, kalau bisa kita evaluasi program-program yang terkait dengan penanganan-penanganan itu," katanya.

Karena menurutnya, penanganan masalah kesehatan di Kabupaten Bogor sudah maksimal yaitu dengan menyiapkan anggaran sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Baca Juga: Warga Kampung Muhara Citeureup Berhasil Gagalkan Aksi Pencurian Sepedah Motor

"Sudah 10 persen dari APBD, itu kan aturan. Jadi, program itu jangan sampai anggaran stunting atau penanganan kesehatan besar tetapi dampaknya adalah seremonial," ujarnya.

"Kita akan evaluasi. Insha Allah Komisi IV akan panggil Dinkes terkait kejadian itu," tegas Ridwan Muhibi.

Ridwan Muhibi mengatakan, pihaknya dalam hal ini Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor terus berupaya maksimal bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan instrumen-instrumen lainnya.

"Semua program yang terkait dengan pelayanan masyarakat kita paling depan untuk memfokuskan pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya.