JAKARTA, CEKLISSATU - Sejumlah kiai dan tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) mendesak PBNU memecat Mardani H Maming dari kepengurusan organisasi Islam terbesar itu.

Desakan muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka dan daftar pencarian orang (DPO).

Mardani Maming merupakan bendahara umum nonaktif PBNU berstatus tersangka kasus penerimaan suap pada pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Tokoh muda NU kultural KH Maman Imanulhaq mengaku tidak paham alasan PBNU masih mempertahankan nama Mardani Maming yang berstatus tersangka sebagai bendahara umum.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka itu memandang sikap PBNU yang seolah menunjukkan pembelaan terhadap Maming, menambah gejolak di tubuh NU kian besar.

Baca Juga : Mardani Maming Datangi KPK Usai Masuk DPO

Hal itu menurutnya berbeda dengan sikap PDI Perjuangan sebagai partai yang menaungi Maming, jelas-jelas menyatakan tidak akan mengintervensi proses hukum di KPK.

"Sikap PBNU dalam kasus ini sudah tidak relevan dengan misi NU yang mengajarkan jemaahnya untuk mendukung negara, termasuk juga pada penghormatan dan kepatuhan hukum yang berlaku di Indonesia," kata Kiai Maman kepada wartawan di Jakarta pada Rabu 27 Juli malam.

Para kiai yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat Penjaga Akal Sehat (Gemas PAS) ini juga mendesak PBNU cepat mengambil sikap. Tujuannya, agar marwah NU sebagai organisasi yang mendukung pemberantasan korupsi tetap terjaga.

Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon Imam Jazuli secara tegas meminta Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memecat Mardani Maming dari kepengurusan PBNU.

Alasan Jazuli, apabila Mardani Maming tetap jadi pengurus PBNU, maka citra yang menyebut orang NU membela tersangka koruptor akan melekat.

Di sisi lain, jika Mardani Maming tidak dibela dan masuk penjara, pun membentuk opini bahwa pernah ada pengurus PBNU yang terjerat korupsi. Hal itu juga akan melekat.

"Pemecatan Mardani Maming adalah pilihan yang terbaik di antara perkara-perkara buruk. Lebih baik NU dicitrakan pernah dihuni oleh seorang tersangka koruptor, dari pada NU dicitrakan membela tersangka koruptor," ucap kiai Jazuli. 

Sementara itu, kiai Aguk Irawan berpendapat, negara-negara yang beradab dan maju, akan menjunjung tinggi kepatuhan pada hukum yang berlaku di negaranya. Artinya, bagi orang yang menjunjung kepatuhan hukum tidak akan mangkir dari proses hukum, termasuk oleh KPK.

Bagi Aguk, nilai kepatuhan hukum di negara maju penting dicontoh oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terutama dalam kasus Mardani Maming.