JAKARTA,CEKLISSATU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) untuk segera mengatasi masalah terkait imigran Rohingya yang terus berdatangan di wilayah Indonesia, terutama Aceh.

Ketua UI Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim,  menyoroti urgensi penanganan cepat terhadap masalah pengungsi Rohingya untuk mencegah stigma terhadap Pemerintah Indonesia yang dianggap mengabaikan kemanusiaan. 

Hal itu diungkapkan melihat fenomena penolakan warga Aceh terhadap gelombang pengungsi Rohingya di pantai mereka, Hakim menyatakan bahwa pengungsi hanya mencari tempat yang aman. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara pemberi suaka politik.

"PBB, UNHCR, harusnya segera jangan membiarkan soal pengungsi Rohignya di Aceh atau di beberapa tempat berlama-lama. Hal ini harus segera diselesaikan dengan mengirim para pengungsi ke negara pemberi suaka politik, yang terdekat ada di Australia dan Kanada," ujarnya setelah Rapat Paripurna Dewan Pimpinan MUI Tahun 2023 di Jakarta, Jumat, 17 November 2023 lalu.

Selain itu, Sudarnoto mengatakan pihaknya meminta perwakilan MUI di Aceh untuk melakukan dialog dan mencari solusi, agar masyarakat dan pihak berwenang di Aceh bersedia memberikan izin bagi pendaratan kapal yang membawa imigran Rohingya ke wilayah tersebut sebagai bentuk kemanusiaan.

"Perwakilan MUI di Aceh, di Sumatera Utara, ini bisa melakukan dialog dengan pemerintah setempat atau juga mengajak masyarakat lintas agama untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam, sehingga jangan sampai terbiarkan. Kalau terbiarkan, akhirnya pemerintah [Indonesia] juga akan disalahkan," katanya 

Sebagai informasi, selama pekan lalu Aceh telah didatangi gelombang ratusan pengungsi Rohingya yang menggunakan kapal.

Meskipun dua kapal sebelumnya diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pidie, masyarakat di pesisir Aceh menolak kedatangan gelombang ketiga imigran Rohingya pada November 2023.