ANKARA, CEKLISSATU - Sudah hampir dua tahun Amerika Serikat membatalkan program pengadaan jet tempur F-35 dengan Turki. Namun begitu, sampai sekarang Amerika Serikat tak kunjung mengembalikan uang miliaran dolar AS yang sudah dibayar oleh Turki untuk pembelian pesawat tempur itu.  

Pada April 2021, AS tiba-tiba membatalkan proyek pengadaan F-35 setelah untuk Turki membeli sistem pertahanan udara S-400 Rusia. 

“Ada orang yang mengancam kami gara-gara membeli S-400, sementara mereka tidak menawarkan imbalan apa pun,” ujar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyindir AS, seperti dikutip kantor berita Anadolu, Senin 30 Januari 2023.

Erdogan mengatakan, pada akhir tahun itu, AS justru malah menawarkan agar negaranya membeli jet tempur F-16 sebagai gantinya. Untuk diketahui, teknologi pesawat F-16 tertinggal satu generasi di belakang F35.

"Kami mencoba pembicaraan mengenai pengiriman F-16 tetapi ditolak," ujarnya. 

Pembicaraan tentang pengiriman jet tempur F-16 baru yang dijanjikan AS kepada Turki itu pun hingga kini terhenti. Pemerintahan Joe Biden berdalih, kesepakatan itu membutuhkan persetujuan Kongres AS. 

"Kami (awalnya) dijanjikan jet tempur F-35 tetapi mereka tidak menepati kata-kata mereka meskipun kami sudah membayar sekitar 1,4 miliar dolar AS. Tidak ada pesawat (yang kami terima) dan uangnya belum dikembalikan. Kami selalu menepati janji dan mengharapkan hal yang sama juga dari para mitra kami,” kata Erdogan.

Pada pertengahan bulan ini, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mengatakan pihaknya sedang menunggu persetujuan Washington DC untuk pasokan pesawat tempur F-16 yang diminta Ankara. Hal itu disampaikan Cavusoglu setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken.

Presiden AS Joe Biden sudah lama menunggu “lampu hijau” dari Kongres AS untuk penjualan pesawat tempur F-16 ke Turki. 

Departemen Luar Negeri AS pun telah berusaha meyakinkan anggota parlemen bahwa kesepakatan itu sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Namun, beberapa anggota Kongres AS, terutama dari kalangan Partai Demokrat, sangat menentang rencana tersebut.