KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Bogor, Marlyn Maisarah, serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (3/11/2025).
Maruarar Sirait menyebutkan, Kabupaten Bogor menjadi penerima alokasi BSPS terbesar di Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yang membuat kebutuhan terhadap rumah layak huni semakin tinggi.
“Perbaikan rumah tidak layak huni oleh negara merupakan wujud nyata dari pengamalan sila kelima Pancasila. Yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ungkap Maruarar Sirait.
Maruarar Sirait menyatakan, pada tahun 2025 pemerintah melalui program BSPS menargetkan pembangunan dan perbaikan 45 ribu unit rumah di Indonesia dengan anggaran mencapai Rp800 miliar.
Sedangkan di tahun 2026, target tersebut akan ditingkatkan secara signifikan menjadi 400 ribu unit dengan total anggaran Rp8,89 triliun, dari total anggaran Kementerian PKP sebesar Rp10 triliun.
“Untuk Kabupaten Bogor alokasi BSPS pada tahun 2025 mencapai 1.351 unit, saya menargetkan agar jumlah ini dapat ditingkatkan dua kali lipat pada tahun depan,” terang Maruarar Sirait.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp130 Triliun untuk 350.000 Rumah Subsidi di Seluruh Indonesia
Senada, Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, giat tersebut menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mempercepat peningkatan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rudy Susmanto turut menyampaikan apresiasinya kepada legislator yang aktif menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan warga, khususnya melalui program perumahan.
"Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memperluas dampak program BSPS di seluruh wilayah Kabupaten Bogor," ucapnya.
Baca Juga: Penyaluran Dana Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang di Kabupaten Bogor
Saat ini, sebanyak 3.446 rumah di Kabupaten Bogor telah mendapatkan bantuan melalui program BSPS. Rudy Susmanto menilai angka tersebut masih harus ditingkatkan agar penanganan kemiskinan ekstrem di daerah dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Tahun depan kami menargetkan program BSPS naik minimal dua kali lipat. Ini adalah bagian upaya kami mengurangi angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bogor,” beber Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto menegaskan, pihaknya optimis dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bogor dapat diselesaikan secara tuntas melalui kerja sama berbagai pihak. Baik dari pemerintah daerah, DPRD, hingga dukungan masyarakat.
Baca Juga: Kecamatan Cibinong Juara Umum MTQ, Wabup Bogor Jaro Ade Harap Para Juara Bisa Jadi Teladan
“InsyaAllah dalam dua sampai tiga tahun ke depan, tuntas rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor,” tutur Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto berharap program BSPS menjadi langkah nyata menuju Bogor bebas rumah tidak layak huni, serta mampu memperkuat kesejahteraan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah menyatakan, komitmennya terus memperjuangkan peningkatan anggaran BSPS pada tahun-tahun mendatang agar lebih banyak warga dapat merasakan manfaatnya.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto Sebut CFD Berdayakan Ekonomi Lokal dan Dorong UMKM Bogor Semakin Berkembang
Terpisah, salah satu penerima bantuan, Acu, warga Desa Cijayanti mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya.
“Alhamdulillah, senang sekali rumah saya sekarang jauh lebih layak huni. Terima kasih kepada pemerintah, dan juga terima kasih kepada Pak Prabowo,” ucap Acu.
Comment