BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tengah menyiapkan rencana pengembangan calon ibu kota baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur guna mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan publik. 

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Hendricus Andi Simarmata, menilai langkah pengembangan calon ibu kota baru tersebut tepat.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mengutamakan efisiensi biaya dan memilih lokasi yang mudah dikembangkan untuk menjadi  ibu kota baru tanpa membebani APBD Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Bogor Barat dan Timur Siap Jadi Calon DOB, Cigudeg, Jonggol dan Sukamakmur Diunggulkan

Menurut Andi, Bogor sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah terluas di Indonesia memang sudah saatnya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah barat, timur, dan pusat pemerintahan di Cibinong.

"Kabupaten Bogor ini luas sekali, harus segera membuat pemerataan pusat-pusat pertumbuhan lagi, lokasinya di mana, itu tentu yang harus paling terjangkau oleh semua pihak," kata Andi saat diwawancarai Ceklissatu.com, Senin (27/10/25).

"Lokasi pusat kota ini harus betul-betul yang paling efisien lah pembiayaannya, nanti kan tanahnya jangan dibeli, kalau dibeli habis nanti APBD untuk beli tanah," tambahnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan DOB Bogor Barat, Bappedalitbang Lakukan Ini

Selain efisiensi biaya, aspek konstruksi juga menjadi pertimbangan penting agar pembangunan dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan beban tambahan.

"Kalau bisa yang kedua, biaya konstruksinya seminim mungkin, jangan cari tanah yang susah untuk dikembangkan," ungkapnya.

Kemudian, Andi juga menyoroti persoalan akses pelayanan publik yang selama ini terpusat di Cibinong, sehingga masyarakat di wilayah ujung kabupaten kerap kesulitan mendapatkan pelayanan.

Baca Juga: Desa Cigudeg Siap Sambut DOB Bogor Barat, Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

"Kalau semuanya itu di Cibinong, bayangkan dari Jasinga mau dilayani di Cibinong, kan agak repot dan sulit," kata dia.

Meski begitu, ia menilai pembagian wilayah pusat Ibu kota baru bukan hanya soal politik pemekaran daerah, tetapi lebih kepada strategi pelayanan dan tata ruang yang efisien.

"Kalau nanti dipakai menjadi ibu kota kabupaten itu urusan politik, tapi kalau urusan pelayanan perko­taannya, memang Kabupaten Bogor mau tidak mau harus membagi peran, jadi harus dibagi perannya timur dan barat," pungkasnya.