BOGOR, CEKLISSATU - Hari Pendidikan Nasional bukan sekadar seremoni mengenang Ki Hadjar Dewantara. Ini momentum untuk bertanya jujur: sudahkah sistem pendidikan kita benar-benar baik dan adil bagi seluruh anak bangsa?

Pendidikan yang baik adalah yang memerdekakan. Pendidikan yang adil adalah yang tidak membedakan. Namun hari ini, kita masih melihat jurang kualitas antara sekolah kota dan desa, antara anak yang mampu les privat dan yang harus membantu orang tua selepas pulang sekolah. Kurikulum berganti, teknologi masuk, tetapi masalah paling dasar belum selesai: akses dan mutu yang merata.

Karena itu, saya mengusulkan tiga perbaikan mendasar:

*1. Adil dalam Akses, Bukan Hanya Gratis di Atas Kertas*  
Wajib belajar 12 tahun harus diikuti pemerataan infrastruktur. Masih banyak sekolah di pelosok kekurangan guru, laboratorium, bahkan listrik dan internet. Keadilan berarti negara hadir dengan intervensi afirmatif: insentif khusus untuk guru di daerah 3T, pembangunan sekolah satu atap yang layak, dan subsidi perangkat serta kuota belajar yang tepat sasaran. Jangan biarkan anak-anak kalah sebelum bertanding karena faktor geografis.

*2. Baik dalam Mutu, Bukan Hanya Lulus Ujian*  
Kita perlu keluar dari jebakan "mengajar untuk ujian". Sistem pendidikan yang baik harus menumbuhkan nalar kritis, karakter, dan keterampilan hidup. Kurikulum harus memberi ruang lebih besar pada proyek nyata, literasi digital, dan pendidikan vokasi yang nyambung dengan kebutuhan daerah. Guru jangan lagi dibebani administrasi berlebihan. Beri mereka waktu untuk mendidik, bukan sekadar mengisi borang. Rekrutmen dan pelatihan guru harus diperketat agar yang berdiri di depan kelas adalah mereka yang kompeten dan berjiwa pendidik.

*3. Kolaborasi, Bukan Sentralisasi*  
Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada Kemendikbud dan sekolah. Perlu ekosistem. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan APBD secara serius untuk pendidikan, bukan sekadar memenuhi mandatory spending. Dunia usaha harus dilibatkan dalam link and match vokasi. Media dan masyarakat sipil berperan mengawasi anggaran dan mengangkat praktik baik. Orang tua juga harus dikembalikan perannya sebagai pendidik pertama di rumah.

Baca Juga: Revolusi Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto Rancang Kelas Pintar dan Guru Berkelas Dunia

Ki Hadjar Dewantara berpesan: "Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Pemimpin memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Maka sistem pendidikan yang baik dan adil hanya lahir bila semua pihak mau menjadi teladan, membangun kemauan bersama, dan saling mendorong, bukan saling menyalahkan.