BOGOR, CEKLISSATU.COM– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti persoalan data yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut Gus Ipul, sejumlah kementerian dan lembaga selama ini bekerja dengan data masing-masing. Kementerian Sosial memiliki data sendiri, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai data sendiri, begitu pula Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dinilai membuat penanganan terhadap korban belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi.

“Selama ini memang data kita berserakan di mana-mana, data kita tidak tunggal. Kementerian Sosial punya data sendiri, BNN punya data sendiri, Kemenkes punya data sendiri,” ujar Gus Ipul pada awak media, Selasa (11/8/2026).

Ia mengatakan, persoalan baru biasanya mendorong kementerian dan lembaga untuk duduk bersama melakukan identifikasi. Pola seperti itu, kata dia, harus ditinggalkan.

Baca Juga: Polresta Bogor Kota Ungkap 61 Kasus Narkoba dalam Tiga Bulan, 68 Tersangka dan 212 Ribu Pil Ilegal Disita

Gus Ipul menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemerintah untuk memulai kerja dengan melakukan konsolidasi data. Kebijakan tersebut salah satunya dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, penggunaan data yang sama akan mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bekerja lebih terukur sekaligus mengurangi ego sektoral.

“Kalau datanya tidak sama, yang muncul adalah ego sektoral,” tegasnya.

Gus Ipul mengaku bersyukur dapat bersama Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, serta Kepala BNN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkoba.

MoU tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama yang lebih teknis.
Kerja sama itu ditujukan untuk memberikan layanan kepada salah satu kelompok rentan, yakni korban penyalahgunaan narkoba.