BANDUNG, CEKLISSATU.COM – Penertiban kabel udara di Kota Bandung berdampak pada layanan internet sejumlah pelanggan. 

Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa tanggung jawab pemulihan jaringan berada di tangan masing-masing operator penyedia layanan internet, bukan pemerintah daerah.

Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memiliki kewenangan dalam penataan dan penertiban kabel udara demi menciptakan infrastruktur perkotaan yang lebih tertib.

Sementara itu, perusahaan penyedia jasa internet berkewajiban memastikan layanan kepada pelanggan tetap berjalan, termasuk melakukan pemulihan apabila terjadi gangguan jaringan.

Baca Juga: Pemkot Bogor Tertibkan Kabel Udara Semrawut, Dedie Rachim: Targetkan Penurunan hingga 32 Kilometer pada 2026

"Perlu diketahui bahwa tugas Pemerintah Kota Bandung hanya dua, yaitu penataan dan penertiban. Selanjutnya, seluruh operator bertanggung jawab kepada konsumennya masing-masing untuk melakukan pemulihan," ujar Farhan dikutip dari keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Menurut Farhan, pembagian kewenangan tersebut perlu dipahami masyarakat agar jelas pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi gangguan layanan internet.

Ia juga menanggapi pemberitaan mengenai ribuan pelanggan yang disebut kehilangan akses internet akibat penertiban kabel udara. 

Baca Juga: Jakarta Siap Bebas Kabel Udara Semrawut, DPRD Minta Pergub Jaringan Utilitas Segera Rampung

Farhan menilai, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan tanggung jawab operator terhadap konsumennya.

"Pertanyaan saya, konsumen membayar kepada operator atau kepada pemerintah? Maka, tanggung jawab pelayanan kepada konsumen berada pada operator," katanya.

Farhan menambahkan, pelanggan yang rutin membayar biaya berlangganan berhak mendapatkan layanan sesuai kewajiban perusahaan penyedia jasa. 

Baca Juga: Kabel Udara Skywalk Cihampelas Dirapihkan Jelang Reaktivasi

Karena itu, operator diminta memastikan pemulihan jaringan dilakukan dengan baik.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus mendorong koordinasi dengan perusahaan operator dan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan kabel udara.

Farhan menyebut, seluruh proses penataan kabel tersebut ditargetkan rampung pada 10 Desember 2026.

Untuk mencapai target tersebut, koordinasi teknis dan pengawasan perlu terus dilakukan agar pekerjaan berjalan sesuai standar yang ditetapkan.