MAGELANG, CEKLISSATU -- Dalam proses penerimaan calon siswa SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang tahun 2024/2025 diduga terindikasi adanya praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Itu terungkap setelah beredar kabar seorang calon siswa TN Magelang berinisial PSZ dinyatakan tidak lolos seleksi. Tetapi kemudian tiba-tiba namanya kembali muncul dan dinyatakan lolos ke SMA TN.

Menyoroti persoalan yang terjadi di SMA TN Magelang, Pengamat Pendidikan Bibin Rubini menyebutkan, harus diselidiki terlebih dahulu, serta dikonfirmasi ke panitia seleksi penerimaan siswa baru di sekolah tersebut, yang memungkinkan ada pertimbangan lain.

"Kalau seleksi terbuka harus transparan, masyarakat harus tahu prosesnya seperti apa. Kenapa si A diterima? Dan si B ditolak misalnya," ucap Bibin Rubini kepada ceklissatu.com, Jumat (21/6/2024).

Baca Juga : CBA Minta KPK Audit Penerimaan Calon Siswa SMA Taruna Nusantara Diduga Ada Sarat KKN

Selain itu lanjut Bibin Rubini, kepala sekolah harus segera merespon, jangan sampai masalah bergulir seperti bola salju.

IMG_20240619_084703.webp
Hasil pengumuman yang menyatakan calon siswa tidak lolos.

"Beliau mesti menjelaskan bila ada kebijakan lain dalam seleksi penerimaan siswa sekolah Taruna Nusantara," kata Bibin Rubini.

Bibin Rubini juga menegaskan bahwa sebagai lembaga pendidikan mestinya menjunjung tinggi kejujuran, keadilan dan kebenaran.

Apalagi sekolah unggulan yang mempunyai visi menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional.

Baca Juga : Penerimaan Calon Siswa SMA TN 2024 Diduga Sarat KKN

Saat ditanya jika tidak ada transparansi dari pihak sekolah apakah calon siswa tersebut harus digugurkan ataukah harus tes ulang? 

Bibin Rubini dengan tegas mengatakan, harus dibatalkan kelulusannya. Karena sudah ada indikasi curang.

"Harus dibatalkan kelulusannya. Karena sudah ada indikasi curang, yaitu sebelumnya tidak lolos menjadi diterima tanpa melalui seleksi lanjutan," tegas Bibin Rubini.

Diberitakan sebelumnya, pengamat dari Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menyebutkan, kasus ini menggambarkan potensi lemahnya integritas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam menerapkan prinsip transparansi dan meritokrasi. 

"Dugaan KKN dalam proses seleksi menunjukkan bahwa keputusan tidak didasarkan pada prestasi dan kualifikasi, melainkan kemungkinan koneksi atau nepotisme tertentu," ungkap Jajang Nurjaman kepada ceklissatu.com.

Selain itu lanjut Jajang Nurjaman, CBA menilai dugaan tindakan KKN dalam penerimaan siswa dapat merusak moralitas dan etika di kalangan masyarakat.

Terutama di lingkungan pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran kepada generasi muda.

"Maka itu penting KPK untuk menyelidiki dan mengaudit pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses seleksi, termasuk pengambil keputusan dan panitia seleksi. Untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan atau praktik KKN yang terjadi," pungkasnya.