BANDUNG, CEKLISSATU.COM -- Pos layanan pengaduan di Gedung Sate Provinsi Jawa Barat resmi dibuka untuk umum mulai Senin (6/10/2025). Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pos layanan pengaduan tersebut akan fokus pada penanganan kesehatan, pendidikan, serta hukum. Dibuka setiap hari kerja pada pukul 07.00 - 16.00 WIB.

"Mulai buka. Senin sampai Jumat, dari jam tujuh pagi sampai jam empat sore. Fokusnya hanya tiga masalah itu saja," ungkap Dedi Mulyadi usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di Makodam III/Siliwangi, Bandung.

Baca Juga: Menilik Warga yang Terdampak Pasca Penutupan Sementara Tambang di Wilayah Bogor Barat

Dedi Mulyadi melanjutkan, untuk pengaduan terkait urusan personal atau pribadi seperti utang piutang tidak akan dilayani.

“Satu, orang sakit yang butuh bantuan biaya, termasuk biaya BPJS, ongkos berobat, atau obat yang tidak ditanggung. Kedua, soal anak sekolah, jangan sampai tidak sekolah hanya karena seragam," tegas Dedi Mulyadi.

"Ketiga, layanan hukum. Untuk yang ini pengacara sudah stand by. Kalau soal lain, utang bank emok misalnya, itu tidak masuk layanan," beber Dedi Mulyadi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Hentikan Sementara, Jalur Tambang di Bogor Barat Kini Lengang

Dedi Mulyadi menyatakan, inisiatif tersebut diharapkan bisa mempercepat respons pemerintah menangani persoalan mendasar masyarakat hingga menguatkan kepercayaan masyarakat kepada abdi negara.

Inisiatif ini lanjut Dedi Mulyadi, terinspirasi dari pengalamannya pribadi saat membuka pos pengaduan di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

Dedi Mulyadi mengatakan, selama ini menerima langsung keluhan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum.

Baca Juga: Rakor MBG di Bogor, Dedi Mulyadi Pastikan Mekanisme Aduan Guru dan Siswa Berjalan

"Pos pengaduan itu menggunakan dana operasional dan dana pribadi saya. Dan ini terbukti membantu banyak warga yang menghadapi persoalan mendesak," terangnya.

Dedi Mulyadi mengimbau seluruh bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membuka pos layanan pengaduan masyarakat di rumah dinas masing-masing.