JAKARTA, CEKLISSATU – Pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, efisiensi anggaran tersebut tidak akan berdampak pada bantuan sosial (bansos).
Hal itu dikatakan Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat menghadiri Forum Rektor Indonesia (FRI) di Graha Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (10/2/2025).
Baca Juga: Lakukan Efisiensi Anggaran, Pj Wali Kota Bogor Bilang Begini
Ia mengatakan, bahwa penyaluran bansos dan segala macamnya sudah masuk proses penyaluran.
“Tidak ada masalah, kalau penyaluran bansos dan segala macam sekarang sudah disalurkan, sudah proses penyaluran,” katanya.
Bahkan, kata dia, jika memang diperlukan penambahan, maka Presiden Prabowo akan melakukan penambahan bansos untuk masyarakat.
Baca Juga: Pemerintah Kembali Salurkan Bansos PKH 2025, Ini Cara Cek Syarat dan Penerima Manfaat
“Kalau memang diperlukan, Presiden akan nambah, itu arahan presiden,” ucapnya.
Dia melanjutkan, pihaknya saat ini sedang menyelesaikan pendataan untuk masyarakat yang membutuhkan bansos, dan pembaruan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Jika semua proses sudah selesai dan sesuai data di lapangan, setiap 3 bulan akan kita update,” bebernya.
Dengan langkah tersebut, ia mengingatkan masyarakat bahwa data-data penerima bansos bisa saja berubah seiring dengan berjalannya waktu, sesuai kondisi.
“Jadi mohon maklum ya, nanti di triwulan pertama ini dapat, bisa jadi di triwulan kedua tidak dapat. Karena kita terus melakukan pemutakhiran data, jadi yang eror-eror itu kita atasi, jadi sasarannya itu cepat,” jelasnya.
Seperti diketahui, Kemensos merupakan salah satu menteri yang akan terdampak pemotongan anggaran untuk efisiensi.
Baca Juga: Pemprov Jabar Bakal Efisiensi Anggaran Rp2 T, Bey Machmudin Sebut Begini
Rencananya, total ada 10 Kementerian yang akan dipangkas anggarannya, yakni selain Kemensos, ada Kemenko PMK, Kemdikdasmen, Kemendiktisaintek, Kemenkeu, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PU, Kemenpora, Kemendagri, Kemenag, hingga Komdigi.
Comment