KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kembali menggelar rapat tindak lanjut hasil ekspose Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat, dengan leading sektor Dinas Pendidikan, yang berlangsung di Ruang Serbaguna 1 Sekretariat Daerah, pada Selasa (13/05/2025).
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyebutkan, beberapa SKPD saat ini Dinas Pendidikan disampaikan bahwa pada tahun sebelumnya (2024) ada temuan.
"Temuan tersebut kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran. Lalu solusi dan langkah-langkah apa yang kita ambil," ungkap Rudy Susmanto kepada wartawan.
Baca Juga: Ekspose Hasil Pemeriksaan BPK, Bupati Bogor: 14 Mei 2025 Hari Terakhir, Nanti Kami Sampaikan
Saat ditanya paling banyak temuan terkait apa? Rudy Susmanto mengatakan, kalau tahun lalu (2024) masih menyangkut Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Tetapi permasalahannya, kenapa tindak lanjutnya berjalannya tidak berjalan cepat. Banyak hal yang tidak berkomunikasi sampai tingkat sekolah," terang Rudy Susmanto.
Di sisi lain, Rudy Susmanto juga menyampaikan terima kasih kepada para kepala sekolah dan para guru. Rudy Susmanto menilai, terkadang guru itu sudah bekerja sebaik apapun masih dianggap salah. Apalagi yang kerjanya salah.
"Kita butuh guru dan kepala sekolah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui mendidik putra-putri warga Kabupaten Bogor," jelas Rudy Susmanto.
Kemudian Rudy Susmanto membeberkan bahwa untuk temuan di tahun 2025 sudah menurun drastis.
"Temuan di 2025 yang sekarang Alhamdulillah menurunnya drastis. Dari 129, hanya tinggal 16 sekolah. Itu temuan baru. Tentunya kita ingin zero temuan," jelas Rudy Susmanto.
Terkait temuan tersebut, Rudy Susmanto menyampaikan bahwa itu terjadi ada di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Tindak lanjutnya yaitu ada yang menyangkut terkait keuangan, ada juga yang terkait administratif. Kita minta tindak lanjutnya sekarang," tegas Rudy Susmanto.
"Sehingga secara administratif tidak ada temuan, maka temuannya semakin turun karena kita punya komitmen bersama-sama supaya kita WTP," tambah Rudy Susmanto.
Rudy Susmanto juga menegaskan, harus mengembalikan kepercayaan publik ke Pemkab Bogor.
"Kita ingin menghadirkan tata kelola pemerintahan dan para birokrat-birokrat yang bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ucap Rudy Susmanto.
Selain Dinas Pendidikan lanjut Rudy Susmanto, yaitu terkait aset pemerintah daerah.
"Jadi kalau kami mengambil langkah-langkah khususnya di Cibinong PT SAG kalau tidak salah, yaitu terkait dengan Ramayana Cibinong. Jadi kami mengambil langkah-langkah dan sikap di wilayah sekitar Ramayana dan Cibinong, karena kami harus menindak lanjuti hasil temuan BPK," tutur Rudy Susmanto.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab Bogor menargetkan bisa mendapatkan opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Comment