JAKARTA, CEKLISSATU - Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang memastikan telah menindaklanjuti mayoritas Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto menyampaikan terima kasih kepada KLH terkait siaran pers berjudul ‘Menteri Hanif Proses Pidana Pengelola Bantargebang Atas Ketidakpatuhan Terhadap Paksaan Pemerintah’, yang dirilis Senin (26/5).

“Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Menteri LH dalam ikut menyelesaikan permasalahan sampah di Jakarta,” ujar Asep dalam keterangannya, Selasa (27/5/2025).

Baca Juga: Beres Retreat Kabinet Merah Putih, Menteri LH/BPLH Hanif Faisol Tancap Gas Tinjau TPST Bantargebang

Asep menegaskan, dalam rilis yang diterbitkan oleh KLH, UPST DLH diancam dengan Pasal 114 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yaitu tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah. Padahal, 32 dari 37 kewajiban Paksaan Pemerintah telah selesai dilaksanakan atau mencapai 86,48 persen. Hanya tersisa lima poin kewajiban atau 13,52 persen lagi yang masih dalam proses penyelesaian.

Menurutnya, ini menandakan UPST beritikad baik dalam melaksanakan Paksaan Pemerintah tersebut, hanya memang membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk menyelesaikan lima poin tersisa sampai akhir tahun ini.

Asep mengatakan, TPST Bantargebang telah beroperasi sejak tahun 1989 atau sudah berusia 36 tahun. Dia mengakui bahwa TPST Bantargebang hampir mencapai kapasitas maksimum beberapa tahun yang lalu. 

Baca Juga: Pengangkutan Pertama Truk Bahan Bakar Alternatif Refuse-Derived Fuel (RDF) dari Pengolahan Sampah TPST Bantargebang ke Pabrik  Indocement di Citeureup

Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjadikan program Optimalisasi TPST Bantargebang sebagai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) lima tahun terakhir, sehingga umur manfaatnya menjadi bertambah.