“Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah persampahan di Jakarta dengan sangat serius, mulai dari hulu hingga hilir dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Agung Pujo Winarko menjelaskan, ada lima aspek Sanksi Administratif yang harus dipenuhi, yang terdiri dari 37 poin kewajiban yang statusnya 32 poin kewajiban sudah diselesaikan, dan lima poin kewajiban masih dalam progres penyelesaian.

Baca Juga: Kelola Sampah di TPAS Galuga Berbasis Sanitary Landvile, Pemkab Bogor dan Pemkot Bogor Perkuat Kerjasama

Agung menyampaikan, pihaknya langsung beritikad baik dengan menerbitkan Surat Pernyataan Komitmen Pemenuhan Sanksi Administratif dengan Nomor : 1939/LH.10.02 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LH Kementerian Lingkungan Hidup begitu Surat Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Tanpa Disertai Denda Administratif Kepada Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat terbit.

“Upaya perbaikan dan pelaksanaan perintah Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah langsung kami laksanakan di lapangan,” ujar Agung.

Ia menjelaskan, dari seluruh sanksi hampir semuanya sudah diselesaikan. Tersisa lima poin kewajiban lagi yang masih dalam progres penyelesaian.

Baca Juga: Pemkab Bogor Bersihkan Sampah Liar di Sukaraja, Siapkan Penataan Lanjutan Penanaman Pohon dan Pemasangan Pagar

Agung menjabarkan, lima poin kewajiban tersebut terdiri atas tiga aspek yang masih dalam proses penyelesaian antara lain, Adendum Persetujuan Lingkungan, Penyempurnaan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, serta Penyempurnaan Dokumen Pengelolaan Limbah B3.

Ia mengungkapkan, UPST Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sudah melaporkan melalui Surat Laporan Tindak Lanjut Pemenuhan Sanksi Administratif pada tanggal 11 dan 19 Februari 2025. Surat tersebut ditanggapi oleh KLH dengan Surat Tindak Lanjut Laporan Pelaksanaan Sanksi Administratif Unit Pengelolaan Sampah Terpadu (UPST) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 24 Maret 2025 yang menyatakan sebagian besar Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah sudah dipenuhi, hanya tersisa 9 kewajiban yang masih dalam tahap proses penyelesaian.