BOGOR, CEKLISSATU– Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Hasby Alatas, menyayangkan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menghentikan sementara operasional program "Bis Kita" selama 30 hari tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke dewan.
Menurut Hasby, Komisi II bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor telah berjuang keras agar pelayanan publik dapat berjalan maksimal meski dalam keterbatasan anggaran daerah. Ia menegaskan, DPRD telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk memastikan mobilisasi masyarakat tetap terjamin, termasuk kebutuhan transportasi siswa dan pekerja.
"Kami sudah mengusahakan berdarah-darah agar pelayanan publik ini bisa berjalan maksimal. Sayangnya, sebelum ada pemberhentian ini, tidak ada informasi terlebih dahulu ke DPRD," ujar Hasby kepada wartawan, Jumat (3/1).
Hasby juga mengungkapkan bahwa pihaknya sempat berdiskusi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor terkait upaya agar mobilisasi masyarakat tidak terganggu selama penghentian layanan "Bis Kita". Salah satu opsi yang diusulkan adalah pemanfaatan kendaraan dinas untuk sementara waktu guna memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya siswa dan pekerja.
Baca Juga : Tambal Kekosongan Biskita DPRD Kota Bogor Siapkan 4 Unit Bis Operasional Dewan
"Harapannya, mobilisasi masyarakat tetap berjalan, aktivitas ekonomi tidak terganggu, dan anak-anak sekolah tetap bisa berangkat dengan lancar meski ada pemberhentian ini," lanjutnya.
DPRD Kota Bogor, kata Hasby, telah menganggarkan tambahan Rp11 miliar dalam APBD Perubahan sebagai langkah antisipasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelangsungan program layanan transportasi tersebut di masa mendatang.
"Dari sisi kami, DPRD sudah berupaya maksimal. Anggaran ini dialokasikan agar mobilisasi tetap terlaksana dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Namun, semua ini perlu dibahas kembali dengan Pemkot untuk mencari solusi terbaik," tegasnya.
Penghentian operasional "Bis Kita" juga mendapat reaksi dari masyarakat, terutama dari lingkungan sekitar anggota DPRD. Hasby mengungkapkan, banyak masyarakat yang mempertanyakan penghentian mendadak ini dan meminta solusi konkret untuk menggantinya.
DPRD Kota Bogor berharap Pemkot segera mengambil langkah strategis agar masyarakat tidak dirugikan akibat penghentian sementara layanan transportasi tersebut.
(Febrian Batara Aditya Rahman)
Comment