BOGOR, CEKLISSATU.COM – Tindak lanjuti arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi, Pemkot Bogor segera siapkan skema penerapan Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, penerapan efisiensi energi melalui WFA dan WFH itu karena penggunaan energi yang masih bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) impor.
“Namun, kami tetap menyelaraskan dengan Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 800.1 Tahun 2025,” ujar Dedie kepada wartawan Balai Kota Bogor, Selasa (24/3/2026).
Baca Juga: Efisiensi Kinerja, Disdukcapil Kota Depok Tiap Kamis Terapkan WFH, Layanan Tatap Muka Pindah ke MPP
Dedie menyebut, dalam waktu dekat, Pemkot Bogor akan melakukan pemetaan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi prioritas penerapan WFH.
“Kami akan segera melakukan pemetaan OPD mana yang dapat diprioritaskan melaksanakan WFH. Selain itu, kami akan memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pelaksanaan WFH berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Terkait penerapan WFH bagi siswa dan pelajar, kata Dedie, Pemkot Bogor masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Langkah Strategis Meningkatkan Efisiensi Pelayanan, Relokasi Kantor Kas BRI HK Tower Diresmikan
Dedie menambahkan, Pemkot Bogor tengah memfinalisasi revisi Kepwal, termasuk kemungkinan penerapan satu hari kerja penuh WFH dalam satu pekan.
“Prioritas kami adalah revisi Kepwal, apakah nanti akan diberlakukan satu hari kerja penuh WFH. Saat ini masih dalam proses finalisasi dan diharapkan segera terbit,” katanya.
Ia menyebut, jika mengacu pada arahan pemerintah pusat, kebijakan WFH direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Baca Juga: Pelayanan Publik Tak Boleh Terganggu, Pemkot Bandung Tolak Penerapan WFH ASN
“Masih ada waktu beberapa hari untuk mempersiapkan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Dedie menambahkan, ada beberapa OPD yang tidak memungkinkan untuk diterapkan WFH.
“Untuk SKPD yang tidak memungkinkan menerapkan WFH, seperti pelayanan langsung kepada masyarakat di kelurahan, kebinamargaan, dan sektor kesehatan, tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Baca Juga: Kebijakan WFA untuk ASN, Dedi Mulyadi: untuk Jawa Barat Selama Tidak Urgent Tetap Harus di Lapangan
Ia menjelaskan, konsep awal yang disiapkan adalah penerapan satu hari WFH penuh dalam satu minggu, dengan penentuan hari dan unit kerja yang akan diatur dalam Kepwal terbaru.
Selain itu, Pemkot Bogor juga mempertimbangkan langkah-langkah efisiensi pendukung, seperti pembatasan penggunaan listrik, air, dan kendaraan dinas selama penerapan WFH.
“Semua skema sudah dibahas secara detail, namun akan dituangkan dalam Kepwal baru setelah diselaraskan dengan instruksi Pemerintah Pusat. Dalam satu hingga dua hari ke depan, kami harap sudah bisa dirumuskan,” pungkasnya.
Comment