KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mulai mengeksekusi rencana pembangunan jalur tambang sebagai solusi atas persoalan aktivitas tambang di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika menegaskan, saat ini pemerintah daerah tengah mengejar tahapan awal sebelum masuk ke pelaksanaan fisik.

Ajat Rochmat Jatnika menjelaskan, jalur tambang ini dirancang sebagai upaya penanganan persoalan tambang yang selama ini menimbulkan dampak di tiga wilayah tersebut. 

Baca Juga: Pembebasan Lahan Jalur Khusus Angkutan Tambang Sepanjang 12 Km, Pemkab Bogor Anggarkan Rp100 Miliar

"Kita proses administrasi pemerintahan, kita nggak gegabah menggunakan uang negara, tapi harus clear and clean dulu, mana memang yang hibah, mana yang sisa-sisa yang harus kita bebaskan,” jelas Sekda, Rabu (14/1/2026).

Dalam pertemuan dengan para pengusaha tambang di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong. 

Sekda mengungkap adanya itikad baik untuk menghibahkan lahan dari para pengusaha tambang, sehingga pembebasan lahan tidak sepenuhnya dibebankan pada APBD.

Baca Juga: Tak Ingin Tunggu Dua Tahun, Pengusaha Tambang Bogor Siap Hibahkan Lahan Untuk Jalur Khusus

“Yang ada di dalam APBD kita Rp100 miliar, ketika tadi bertemu ternyata pengusaha juga mempunyai itikad baik, nggak usah dibebaskan, kami saja, hibahkan,” kata Sekda.

Skema hibah tersebut diharapkan dapat mengalihkan anggaran pemerintah ke tahap konstruksi jalur tambang.

"Itu harapannya semuanya kemudian hibah, sehingga Rp100 miliar itu bisa kita pakai untuk konstruksi,” tutur Sekda.

Baca Juga: Soal Pembebasan Lahan Jalur Tambang, Bupati Bogor Rudy Susmanto: Sudah Masuk Dalam APBD 2026

Sekda menyebut, sinyal dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi salah satu faktor penting agar proses penanganan tambang bisa berjalan seiring dengan pembangunan jalur tambang.

"Jadi ketika itikad baik kita sampaikan, Pak Gubernur memberikan sinyal oke kalau gitu kita buka tambangnya, maka nanti ada proses itu,” katanya.

Terkait target pelaksanaan, Ajat mengatakan tahun ini difokuskan pada penyelesaian administrasi dan lahan. Jika hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, pembangunan fisik baru bisa berjalan lebih lambat.

Baca Juga: Hadiri Musrenbang di Puspanegara, Bupati Bogor Pastikan Program Prioritas Sesuai Aspirasi Warga

"Kan tahun ini pembebasan, kalau hanya tahun ini mengandalkan anggaran kita, maka berarti kan 2027,” katanya.

Terlebih, kata dia, keterlibatan pengusaha membuka peluang percepatan.

"Tetapi kalau ternyata para pengusahanya juga seperti yang tadi ya kita lihat, akan berkontribusi, mudah-mudahan sisa anggarannya bisa kita pakai, kita pakai untuk konstruksi,” pungkasnya.